Betulkah Bahaya Perang Nuklir Semakin Dekat?

Aneksasi Rusia atas Crimea pada tahun 2014 dan invasi besar-besarannya ke Ukraina pada tahun 2022 merupakan pelanggaran nyata terhadap Memorandum tersebut, khususnya komitmennya untuk menghormati kedaulatan Ukraina dan menahan diri dari penggunaan kekuatan. Pelanggaran ini merusak kredibilitas jaminan keamanan berdasarkan perjanjian yang tidak mengikat.

Russia jelas telah melanggar ketentuan Memorandum dengan menginvasi Ukraina secara militer. Namun, bagaimana dengan Amerika Serikat dan Inggris yang terikat oleh Memorandum untuk memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina?

Namun demikian, jika Budapest Memorandum akan dituntut pelaksanaannya terhadap Amerika Serikat dan Inggris, maka harus diperhatikan dengan hati-hati bahwa istilah yang dipergunakan dalam Budapest Memorandum untuk kata "jaminan keamanan" (terjemahan Bahasa Indonesia) adalah "security assurances", dan bukan "security guarantee".

Budapest Memorandum tersebut tidak memuat klausul pertahanan militer, yaitu, bukan perjanjian pertahanan bersama seperti Pasal 5 Traktat NATO (mutual defense). Budapest Memorandum tersebut menawarkan jaminan keamanan (security assurance), bukan garansi keamanan (security guarantee).

Apa artinya hal tersebut secara teori hukum dan praktek? 

Artinya adalah:

• AS dan Inggris tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan intervensi militer jika terjadi serangan terhadap Ukraina.
• Kewajiban mereka terutama adalah menghormati kedaulatan Ukraina (yang telah mereka lakukan), berkonsultasi dan berkoordinasi jika terjadi pelanggaran (yang telah mereka lakukan melalui diplomasi dan sanksi), dan mencari tindakan di Dewan Keamanan PBB, yang telah terjadi beberapa kali (meskipun diblokir oleh hak veto Russia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB).

Interpretasi hukum atas ketentuan tersebut dari perspektif hukum internasional yang ketat adalah bahwa Amerika Seikat dan Inggris tidak melanggar Budapest Memorandum, karena secara hukum tidak memaksa mereka untuk berperang atas nama Ukraina, dan jaminan keamanan yang diberikan adalah komitmen politik, bukan jaminan yang dapat ditegakkan secara hukum.

Namun demikian, situasi ini telah memicu perdebatan dan kritik yang signifikan, terutama dalam hal kredibilitas perjanjian nonproliferasi (NPT), dan nilai jaminan keamanan yang ditawarkan sebagai imbalan pelucutan senjata nuklir.

Warisan dan Kontroversi

Keputusan Ukraina untuk menghentikan penggunaan senjata nuklir kini sering kali dikaji ulang karena aneksasi Rusia atas Crimea pada tahun 2014 dan invasi besar-besaran pada tahun 2022.

Korea Utara yang memulai menegosiasikan denuklirisasi negaranya pada tahun 1990an akan secara tegas menunjuk Ukraina sebagai korban jaminan keamanan (security assurances) yang tidak tegas dan tidak jelas dari negara-negara Barat.