Ukraina, khususnya, menyuarakan kekhawatiran, dan oleh karenanya menginginkan jaminan keamanan dan kompensasi sebelum mentransfer hulu ledak nuklir tersebut ke Russia, dan juga khawatir atas niat Russia, terutama setelah ketegangan atas Armada Laut Hitam dan Crimea (1992 -- 1997) (vide: Victor Zaborsky, Crimea and the Black Sea Fleet in Russian- Ukrainian Relations, Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs, September 1995).
Masalah Komando dan Kendali
Meskipun senjata nuklir Uni Soviet ditempatkan di Belarus, Kazakhstan dan Ukraina, kendali operasional tetap berada di tangan Moscow, karena kode aktivasi hulu ledak (Permissive Action Links, atau PAL) dikontrol oleh General Staff Russia.
Namun, keberadaan senjata nuklir di negara-negara tersebut secara fisik meningkatkan risiko akses tidak sah, kecelakaan, atau bahkan proliferasi nuklir jika kondisi politik memburuk.
Tantangan Logistik dan Teknis
Membongkar silo penyimpanan, menyingkirkan hulu ledak nuklir, dan mengamankan material kelas senjata sangatlah rumit dan memerlukan waktu kerja bertahun-tahun, transportasi yang aman, dan personel yang terspesialisasi. Infrastruktur untuk penyimpanan nuklir jangka panjang tidak tersedia di negara-negara bekas Uni Soviet tersebut.
Negosiasi dan Jaminan Internasional
Untuk menyelesaikan krisis, pada tahun 1996, Belarus, Kazakhstan dan Ukraina telah mentransfer kembali senjata nuklir mereka ke Russia atau membongkarnya, berdasarkan:
Perjanjian START I
Perjanjian START I (Strategic Arms Reduction Treaty), atau Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis I, adalah perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang ditandatangani pada tahun 1991 untuk mengurangi dan membatasi senjata ofensif strategis.
Perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 1994 setelah Uni Soviet bubar, dengan negara-negara penerusnya (Russia, Belarus, Ukraina, dan Kazakhstan) menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut menetapkan batasan jumlah kendaraan pengiriman nuklir strategis dan hulu ledak.
Catatan: Inggris bukan pihak dalam Perjanjian START I, tetapi berpartisipasi dalam Budapest Memorandum sebagai kekuatan nuklir dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Protokol Lisbon (1992)
Belarus, Kazakhstan, dan Ukraina setuju untuk menyetujui Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) sebagai negara non-senjata nuklir.
