Ini mungkin satu-satunya respons cepat negara yang bisa dipuji. Biasanya kita harus menunggu lama, hingga perhatian publik menguap, barulah ada "evaluasi menyeluruh."
Sayangnya, pemecatan itu bukan jaminan bahwa perundungan akan hilang dari sekolah-sekolah. Sama seperti membuang nasi basi tidak otomatis membuat dapur kita bersih. Perundungan adalah kulat yang menyebar diam-diam. Ia tumbuh dalam sistem yang percaya bahwa anak baik adalah anak diam. Ia merambat dalam ruang guru, di mana canda kadang berubah jadi cela. Ia disiram dengan ketakutan, dipupuk oleh pembiaran.
Ah, sekolah kita.
Tempat anak-anak dituntut menghormati guru, bahkan jika guru itu tak pernah menghormati anak-anak. Tempat siswa diharuskan patuh, bahkan jika perintahnya salah. Tempat prestasi diukur dari angka-angka yang bisa dimanipulasi, bukan dari empati yang tak masuk silabus.
Sekolah mestinya jadi tempat belajar. Tapi tak jarang ia justru berubah jadi laboratorium kekuasaan kecil-kecilan. Murid-murid pintar menjadi raja kecil. Yang "berbeda" akan menjadi bulan-bulanan. Anak pendiam jadi korban favorit. Dan guru-guru? Kadang mereka tutup mata. Kadang ikut tertawa.
Kasus Garut hanyalah satu dari ribuan tragedi yang tak sempat viral. Yang tidak sempat trending. Yang tidak sempat diangkat ke DPRD untuk rapat dengar pendapat penuh drama. Kita tahu, bunuh diri bukan hal baru. Tapi setiap kali itu terjadi, negara selalu tampak kaget. Seolah tidak ada indikator. Seolah anak-anak kita semua baik-baik saja.
Padahal data BPS sudah lama bicara. Survei Kesehatan Jiwa Remaja dari Kementerian Kesehatan sudah lama bersuara. Tapi suara-suara itu, seperti suara siswa yang diam, tenggelam dalam kebisingan upacara dan lomba 17 Agustus.
Tentu, penyelidikan masih berlangsung. Tim gabungan dari Dinas Pendidikan, Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, dan---entah kenapa---mungkin juga petugas pemadam kebakaran, sedang sibuk bekerja. Kita doakan mereka tabah memeriksa kronologi, mengumpulkan kesaksian, dan menyusun pernyataan pers yang sopan.
Dan saat mereka selesai, kita akan mendapatkan sebuah laporan. Mungkin dalam format PDF. Dengan stempel basah dan tanda tangan pejabat. Laporan itu akan berkata banyak hal: bahwa proses sudah dilalui, bahwa semua pihak sudah diperiksa, bahwa lingkungan sekolah akan diperbaiki. Tapi apakah akan menjawab pertanyaan paling penting: kenapa anak itu mati?
Entahlah.
Sementara itu, media sosial sudah lebih dulu menggelar pengadilan. Netizen dengan kecepatan 4G telah menuduh, menghukum, dan memvonis. Semua punya pendapat. Semua merasa benar. Semua berteriak: "Jangan ada perundungan!"
