Selain itu, masalah infrastruktur penerbangan juga perlu diperhatikan. Banyak bandara di Indonesia belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung pertumbuhan jumlah maskapai. Jika banyak maskapai baru bermunculan tanpa didukung oleh infrastruktur yang memadai, hasilnya justru akan kontraproduktif.
Memenuhi Aksesibilitas Udara di Indonesia
Kebutuhan akan jumlah pesawat yang lebih banyak, baik dalam bentuk penambahan armada atau maskapai baru tentu akan menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang bertanggung jawab dalam memenuhi aksesibilitas udara di Indonesia? Dalam hal ini, ada tiga pihak utama yang saling berperan:
1. Pemerintah
Sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab akan aksesibilitas udara yang merata di seluruh Indonesia, pemerintah harus memastikan kebijakan subsidi untuk penerbangan ke daerah 3T, investasi dalam infrastruktur bandara, serta regulasi yang memudahkan investasi di sektor pernerbangan berjalan dengan semestinya.
2. Maskapai Swasta
Sebagai penyedia layanan utama, maskapai swasta harus didorong untuk memperluas jaringan penerbangan dengan memberikan insentif yang tepat dari pemerintah.
3. Investor
Mengingat besarnya modal yang harus ditanam dalam industri penerbangan, keterlibatan investor baik dari dalam maupun luar negeri dapat menjadi faktor penting untuk menambah jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia.
Untuk memastikan kekurangan pesawat ini dapat diatasi, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah strategis yang paling efisien dan efektif, dengan cara:
- Menambah armada Garuda Indonesia. Sebagai maskapai milik negara, Garuda Indonesia dapat diberi mandat untuk memperluas jaringan armadanya guna melayani rute-rute prioritas, terutama yang berhubungan dengan kepentingan Nasional dan daerah 3T.
- Membuka kesempatan bagi maskapai baru. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi maskapai baru yang ingin beroperasi di Indonesia, terutama yang bersedia melayani rute-rute yang kurang diminati oleh maskapai besar.
- Meningkatkan infrastruktur bandara agar dapat menampung lebih banyak pesawat dan maskapai. Untuk itu infrastruktur bandara harus diperluas dan diperbaiki. Ini termasuk pembangunan bandara baru di daerah terpencil dan meningkatkan kapasitas di bandara yang sudah ada.
- Regulasi dan insentif pajak. Dengan memberikan keringanan pajak dan regulasi yang lebih fleksibel bagi industri penerbangan, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan maskapai yang lebih sehat dan kompetitif.
Setelah penambahan jumlah pesawat, muncul satu pertanyaan yang tak kalah penting, yakni apakah penambahan pesawat akan mengoreksi harga tiket? Jawabnya iya seharusnya turun. Salah satu alasan utama dalam penambahan pesawat untuk memastikan harga tiket lebih terjangkau bagi masyarakat. Dalam teori ekonomi, jika jumlah penawaran bertambah sedangkan permintaan tetap maka harga akan turun. Namun dalam praktiknya banyak faktor lain yang memengaruhi harga tiket, seperti harga bahan bakar, biaya operasional, dan regulasi pemerintah.
Untuk memastikan harga tiket dapat lebih terkendali, selain menambah jumlah pesawat, pemerintah juga harus menciptakan ekosistem yang mendukung efisiensi operasional maskapai. Subsidi bahan bakar, insentif pajak, serta efisiensi dalam pengelolaan bandara dapat membantu maskapai menekan biaya operasional, yang pada akhirnya bisa diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga tiket yang lebih murah.
Dengan target 750 pesawat, pertanyaannya apakah jumlah ini cukup hanya untuk memenuhi rute yang sudah ada atau juga untuk membuka rute baru? Konektivitas yang lebih luas sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, sebagian dari pesawat yang ditambahkan harus dialokasikan untuk membuka rute-rute baru, terutama ke daerah yang saat ini belum memiliki akses penerbangan yang memadai.
Menjawab pertanyaan awal, apakah kita harus menambah armada atau maskapai? Jawaban terbaik adalah kombinasi dari keduanya. Menambah armada dari maskapai yang sudah ada bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sementara menambah maskapai baru dapat membantu menciptakan persaingan yang lebih sehat di industri penerbangan. Namun, tanpa dukungan infrastruktur dan kebijakan yang memadai, kedua opsi ini akan menemui kendala besar. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa aksesibilitas udara di Indonesia benar-benar dapat meningkat demi kemajuan bangsa.
