Ini jelas menambah daftar panjang masalah tata kelola beras di Indonesia. Stok ada, distribusi macet, kualitas turun, harga tetap tinggi. Rakyat kembali jadi korban.
Hal ini jelas gagalnya pengelolaan secara sistemik karena bukan hanya sekali ini terjadi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Persoalan Sistemik dalam Tata Kelola Beras
Jika ditelisik lebih dalam, kegagalan SPHP bukan sekadar soal teknis distribusi. Persoalan harga beras di Indonesia bersifat sistemik, terkait dengan tata kelola pangan dari hulu hingga hilir. Produksi di tingkat petani sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan pasar, penggilingan beras masih dikuasai pihak-pihak tertentu, distribusi beras dipenuhi inefisiensi, sementara tata niaga dikuasai praktik oligopoli.
Oligopoli inilah yang menjadi faktor besar dalam tingginya harga beras. Segelintir pemain besar mengendalikan pasokan dan harga, membuat negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai regulator. Pemerintah sibuk menyatakan "stok aman," tetapi abai terhadap fakta bahwa distribusi buruk dan harga tetap mahal.
Dalam kondisi seperti ini, SPHP jelas tidak bisa diharapkan. Program ini hanya bersifat tambal sulam yang tidak menyentuh akar masalah. Rakyat tetap terjebak dalam lingkaran mahalnya harga beras, meski negara berulang kali menyebut kata "swasembada."
Islam: Negara Sebagai Raa'in, Bukan Sekadar Regulator
Dalam pandangan Islam, tugas negara tidak berhenti pada sekadar memastikan stok aman. Negara adalah raa'in (pengurus umat) yang wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan. Imam (pemimpin) dalam Islam akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah jika rakyatnya kelaparan, meski hanya satu orang.
Islam menempatkan jaminan pangan sebagai tanggung jawab negara, bukan sekadar komoditas pasar. Artinya, tugas negara bukan hanya menjaga gudang penuh, melainkan memastikan beras tersedia di pasar dengan harga terjangkau hingga ke tangan rakyat.
Khilafah: Solusi Sistemik Hulu-Hilir
Dalam sistem Khilafah, tata kelola pangan ditangani secara menyeluruh dan sistemik. Negara memastikan produksi berjalan optimal dengan mendukung petani dari sisi benih, irigasi, pupuk, hingga akses lahan. Penggilingan beras dikelola dengan baik, distribusi diawasi ketat agar tidak ada kebocoran dan permainan harga.
