Untuk mengatasi dilema moral dan implikasi sosial dari "cancel culture" di ruang komunikasi digital, diperlukan pendekatan multi-dimensi yang melibatkan individu, platform, dan masyarakat secara keseluruhan.
Mendorong Dialog Konstruktif dan Budaya Klarifikasi
Alih-alih langsung melakukan boikot total, masyarakat perlu didorong untuk mengedepankan dialog terbuka yang memungkinkan klarifikasi dan pemahaman bersama. Fokus harus beralih dari penghakiman massal yang merugikan menuju kritik yang membangun dan proporsional. Pergeseran dari "hukuman" ke "edukasi dan restorasi" sangat penting. Mekanisme "cancel culture" saat ini seringkali berfokus pada hukuman dan mempermalukan. Namun, tujuan komunikasi etis adalah membangun hubungan yang baik dan mempromosikan nilai-nilai sosial yang positif. Oleh karena itu, solusi harus mengarah pada pendekatan yang lebih restoratif, di mana kesalahan dipandang sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, bukan sebagai pengucilan permanen. Ini menyiratkan pergeseran dalam pola pikir kolektif dari retribusi instan menuju pembentukan budaya akuntabilitas yang mengutamakan pertumbuhan dan rekonsiliasi.
Peningkatan Literasi Digital dan Pendidikan Etika Komunikasi
Peningkatan literasi digital dan pendidikan etika komunikasi secara komprehensif sangat mendesak. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran kritis dalam memilah informasi , memahami dampak sosial dari tindakan digital , dan mengenali manipulasi opini publik. Individu harus didorong untuk berpikir dua kali sebelum memposting konten di media sosial dan membiasakan diri mengkritik sewajarnya. Literasi digital merupakan fondasi demokrasi digital yang sehat. Kurangnya literasi digital merupakan masalah inti yang berkontribusi pada manipulasi dan partisipasi yang tidak kritis dalam "cancel culture". Jika warga negara tidak dilengkapi untuk membedakan informasi atau memahami implikasi etis dari tindakan daring mereka, ruang publik digital tidak dapat berfungsi sebagai ruang rasional seperti yang dibayangkan oleh Habermas. Oleh karena itu, investasi dalam literasi digital bukan hanya tentang kompetensi individu, tetapi tentang menjaga integritas wacana publik dan mendorong masyarakat digital yang lebih tangguh dan sadar etika.
Membangun Mekanisme Akuntabilitas yang Adil dan Proporsional
Penting untuk mengembangkan kerangka kerja hukum dan etika yang lebih jelas untuk mengatasi penghakiman massal di ruang digital. Harus ada jaminan kesempatan yang adil bagi individu untuk membela diri atau memberikan klarifikasi. Proses yang mempertimbangkan konteks dan nuansa, bukan hanya emosi sesaat, perlu didorong. Ini berarti reintegrasi keadilan formal dan informal di ruang digital. Ketegangan antara vigilantisme digital informal dan prinsip-prinsip hukum formal (proses hukum yang semestinya, peradilan yang adil) sangat jelas. Solusi perlu menjembatani kesenjangan ini, mungkin dengan mengembangkan mekanisme hibrida yang memungkinkan akuntabilitas publik sambil tetap menjunjung tinggi hak-hak fundamental. Ini menunjukkan perlunya model tata kelola inovatif untuk ruang digital yang dapat beradaptasi dengan kecepatan dan skala interaksi daring sambil memastikan keadilan dan melindungi individu dari "hukuman" yang sewenang-wenang atau tidak proporsional.
Peran Platform Digital dalam Memfasilitasi Interaksi yang Sehat
Platform media sosial memiliki tanggung jawab besar atas desain algoritma mereka yang cenderung memprioritaskan konten viral dan emosional. Platform harus didesak untuk menyediakan fitur klarifikasi, moderasi konten yang lebih baik, dan mekanisme pelaporan yang efektif untuk mencegah penyebaran informasi palsu dan perilaku intimidasi. Ini adalah tanggung jawab struktural platform digital. Pengaruh media sosial dan algoritma yang memprioritaskan konten viral merupakan tantangan signifikan. Hal ini mengalihkan tanggung jawab dari pengguna individu ke platform itu sendiri, yang bukan merupakan saluran netral tetapi pembentuk aktif wacana digital. Oleh karena itu, solusi tidak dapat hanya berfokus pada perilaku pengguna; mereka juga harus mengatasi tanggung jawab etis perusahaan teknologi yang merancang dan mengambil keuntungan dari ruang digital ini.
KESIMPULAN
"Cancel culture" merupakan fenomena kompleks yang berakar pada sejarah sanksi sosial, namun dipercepat dan diperparah oleh dinamika ruang komunikasi digital. Kasus Abidzar Al-Ghifari menjadi cerminan nyata dari tantangan etika komunikasi di era digital, menyoroti dilema moral signifikan antara tuntutan akuntabilitas publik dan prinsip keadilan prosedural. Analisis menunjukkan bahwa meskipun "cancel culture" dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan akuntabilitas, ia seringkali beroperasi tanpa proses yang adil, mengabaikan prinsip kejujuran, tanggung jawab, penghormatan, dan empati. Dampak negatifnya pada kesehatan mental individu dan kebebasan berekspresi dalam diskursus publik sangat nyata, menciptakan paradoks kebebasan di mana ekspresi kolektif dapat menekan ekspresi individu.
