Artikel tersebut menyoroti satu pelajaran penting: demokrasi tidak runtuh hanya karena hilangnya hak pilih, tetapi juga ketika negara berhenti mendengar. Larangan media sosial di Nepal mungkin tampak sebagai kebijakan teknis, tetapi bagi masyarakat yang sudah lama muak pada korupsi dan ketidakadilan, itu adalah simbol penutupan pintu dialog. Ketika saluran komunikasi formal ditutup, protes di jalan menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa.
Ada tiga hal yang bisa dicatat:
1. Kebebasan berekspresi bukan sekadar soal internet.
Media sosial hanyalah medium; yang dipertaruhkan adalah hak dasar warga untuk didengar. Menutup platform tidak menyelesaikan kegelisahan, justru memperkuat rasa terasing.
2. Kekerasan negara mempercepat krisis legitimasi.
Gas air mata dan peluru memang bisa membubarkan kerumunan, tetapi tidak bisa mengembalikan kepercayaan. Setiap tindakan represif menegaskan jarak antara pemerintah dan rakyatnya.
3. Demokrasi menuntut komunikasi dua arah.
Pemerintah yang hanya berbicara melalui larangan dan aparat kehilangan esensi demokrasi sebagai dialog. Mendengar kritik adalah bagian dari memerintah, bukan ancaman.
Bagi negara lain, termasuk Indonesia, kasus Nepal menjadi cermin. Ketika kritik dibungkam, ruang publik dipersempit, dan kekuasaan lebih memilih monolog daripada percakapan, demokrasi mudah terjerumus ke krisis serupa. Kebebasan berekspresi bukan hadiah, tetapi fondasi yang harus terus dijaga agar luka seperti di Nepal tidak terulang di tempat lain.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
