Berdasarkan penjelasan tersebut, muncullah paradigma bahwa negara dengan minim sumber daya akan mengalami pertumbuhan ekonomi dan demokrasi jauh lebih baik, jika dibandingkan negara kaya akan SDA.
Hal ini disebabkan, mereka akan memiliki pemahaman akan memaksimalkan keuntungan dari kepemilikan sumber daya untuk keberlangsungan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, tingkat terjadinya konflik dan otoritarianisme lebih tinggi terjadi di negara-negara kaya akan SDA.
Fenomena yang terjadi di Angola akan sikap para elitis dan birokrat dapat dijelaskan dengan teori rent seeking bureaucrats. Pada buku karya Delliarnov (2006) yang berjudul “Ekonomi Politik” menjelaskan dua pendekatan yang terdapat dalam teori ekonomi neoklasik, yaitu pendekatan terpusat ke masyarakat dan pendekatan terpusat ke negara. Untuk memahami studi kasus dalam paper, penggunaan pendekatan terpusat ke negara dengan model rent seeking bureaucrats jauh lebih relevan.
Dalam buku juga dielaborasi bahwa pendekatan ini mengacu pada penitikberatan penggunaan sumber daya ekonomi oleh aktor politik demi kepentingan politik.
Perlu diingat, birokrat merupakan aktor politik yang memiliki emosi layaknya manusia biasa. Rasionalitas yang dimiliki sama seperti layaknya aktor pasar yang mencari keuntungan sebagai tujuan pribadi. Sehingga pada model rent seeking bureaucrats ditekankan, terdapatnya campur tangan pemerintah pada sektor ekonomi tidak sepenuhnya untuk melayani kepentingan publik saja. Masih terdapat kepentingan perusahaan, golongan tertentu, dan bahkan individu yang sangat memungkinkan terjadi.
Pemerintah jauh lebih menyukai membentuk kebijakan yang memberikan insentif bagi diri sendiri dan kelompoknya. “Penghasilan sampingan” yang didapatkan oleh dari hasil kerjasama untuk meregulasi pasar sedemikian rupa menjadi kepentingan birokrasi berbentuk akumulasi keuntungan ekonomi jangka pendek.
Pemanfaatan kebijakan dengan cara penjualan pada penawar harga tinggi atau mengalokasikan sumber daya kepada pihak yang disukainnya menjadi tidakan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Inilah yang sering kita ketahui sebagai KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Model rent seeking bureaucrats sudah kerap terjadi di berbagai negara belahan dunia. Baik disadari atau tidak, disukai atau dibenci, kenyataan menyatakan demikian
Pembahasan dan Analisis
Memiliki sumber daya alam minyak yang melimpah nyatanya membawa kemunduran pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Angola. Rendahnya kapabilitas pemerintah dalam mengelola negara bahkan telah nampak semenjak Angola lepas dari penjajahan Portugis pada tahun 1975 dan perang sipil dengan Partai UNITA pada tahun 2002.
Meskipun memiliki sistem presidensial yang multi-partai, nyatanya tingkat demokratisasi di Angola sangatlah rendah dan cenderung otoriter. Hal tersebut disebabkan oleh Partai MPLA yang pada pasca kemerdekaan mengambil alih serta mendominasi kursi pemerintahan dengan menempatkan orang-orang terpilih di berbagai jabatan penting pemerintahan.
Begitu pula terhadap jabatan pemimpin di berbagai badan usaha milik negara. Namun kondisi ini dijelaskan oleh the Law of Petropolitics yang menyatakan bahwa laju harga minyak dengan tingkat kebebasan akan selalu bergerak ke arah yang berlawan di negara-negara yang kaya akan minyak bumi (Friedman, 2009). Kondisi inilah yang terjadi di Angola dimana sektor industri minyak menjadi komoditas utama bagi perekonomian negara sehingga hal tersebut menekan kebebasan masyarakat dan tingkat demokratisasi
