Presiden Angola yang saat itu sudah menjabat selama 38 tahun, Jose Eduardo dos Santos, cenderung membangun budaya pemerintah yang neopatrimonial dimana pemimpin mendapatkan kontrol penuh terhadap kehidupan bernegara serta melegitimasi segala tindakan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang hanya menguntungkan pihak penguasa
(Wahyuningtyas, 2020). Hal ini terjadi terhadap salah satu BUMN pada sektor perminyakan paling berpengaruh di Angola, Sonangol. Perusahaan yang dibentuk pada tahun 1976 tersebut telah menjadi sarang dari praktek korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jose Eduardo dos Santos dan para bawahannya.Â
Sonangol telah menjadi media bagi pemerintah Angola untuk mengeluarkan berbagai kebijakan terkait sektor minyak dan menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan multinasional lewat dua tipe kerjasama, yakni joint venture atau perjanjian bagi hasil (Garcia-Rodriguez, et al. 2015). Namun krisis hebat yang dialami Sonangol pada tahun 2015 menyebabkan pemerintah membentuk komite untuk merestruktur sektor minyak, salah satunya dengan mengundang perusahaan asal Malta, Wise Intelligence Solutions, untuk berperan sebagai konsultan.Â
Namun pada akhirnya Isabel dos Santos selaku pemilik Wise Intelligence Solutions, yang juga merupakan putri dari Presiden Jose Eduardo dos Santos, diangkat menjadi pemimpin baru dari Sonangol. Fenomena ini menunjukan bahwa mengakarnya korupsi merupakan dampak dari neopatrimonial yang dilestarikan oleh pemerintah Angola.Â
Kebijakan serta struktur pemerintahan yang dibentuk sedemikian rupa dengan memanfaatkan sektor ekonomi ditujukan hanya sebatas untuk menguntungkan kalangan penguasa sebagaimana dijelaskan oleh teori rent seeking bureaucrats.Â
Oleh karena itu terjadinya kasus korupsi Sonangol yang dilaporkan oleh Human Rights Watch pada tahun 2004 terkait hasil penjualan minyak tahun 1997-2002 sebesar 4 miliar USD serta laporan IMF tahun 2011 tentang penggunaan dana publik sebesar 32 miliar USD oleh pemerintah Angola pada tahun 2007-2010 tidaklah mengejutkan (The Africa Center for Strategic Studies, 2015).Â
Kesadaran pemerintah akan krusialnya sektor minyak terhadap perekonomian negara telah menarik fokus mereka untuk menaruh lebih banyak perhatian pada sektor tersebut. Menurut World Bank (2020) pendapatan sektor industri minyak yang mencangkup sepertiga dari GDP serta 90% dari eksport menjadi penopang perekonomian Angola hingga menyebabkan pemerintah tidak menetapkan pajak yang terlalu tinggi terhadap masyarakat Angola. Meskipun kebijakan tersebut terlihat sebagai kebijakan yang positif karena mengurangi beban warga negaranya, namun hal ini justru menjadi ciri dari resource curse.Â
Berawal dilihat dari sisi efek pasar, tingginya investasi yang diberikan pada industri energi menyebabkan ketidakseimbangan dan sulit berkembangnya industri non-energi akibat kurangnya modal. Sedangkan tingginya penghasilan yang didapatkan dari industri energi akan mendorong pengeluaran anggaran pemerintah yang tidak terkontrol sehingga berpotensi menyebabkan apresiasi mata uang asing dan inflasi. Fenomena yang lebih dikenal sebagai Dutch Disease ini pada akhirnya dapat menghambat perkembangan industri di Angola yang mana ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga rendahnya pendidikan serta kesehatan masyarakat Angola.Â
Sebagai gambaran, sebanyak 70% masyarakat Angola hidup dibawah standar garis kemiskinan internasional yang ditetapkan dengan pendapatan harian minimal 2 USD, namun rata-rata masyarakat Angola hanya hidup dengan 1,25 USD per hari (CEsA, 2012). Bahkan hanya sebesar 9% penduduk di Luanda, Ibukota Angola, yang mendapatkan akses air bersih ke rumah mereka.Â
Buruknya kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Angola merupakan bukti nyata dari teori rent seeking bureaucrats dan resource curse bahwa keberlimpahan sumber daya energi dan pendapatan yang dihasilkannya tidak menjamin kapabilitas sebuah negara untuk mendorong perekonomiannya dengan memanfaatkan sumber daya yang melimpah tersebut
Kesimpulan
