Contoh yang dialami negara-negara industri Barat sebagai negara-negara pelanggan energi (importir minyak), pada saat pasca Perang Dingin menghadapi ancaman yang lebih kompleks bagi mereka kerana sangat bergantung kepada negara-negara eksportir. Negara tersebut menghadapi ancaman berlipat, baik energy-supply security maupun energy-distribution security
Kecemasan ini bersumber dari tingkat ancaman terhadap fasilitas atau sarana minyak sebagai sasaran atau target penjahat seperti adanya gangguan dari pemberontak, teroris, perompak.
Situasi ini membuat para produsen dan pembuat kebijakan menjadi semakin khawatir mengenai cukup tidaknya pasokan energi dimasa yang akan datang dan keamanan arus energi global.
Bagi negara-negara importir energi, hal kritis yang mendatangkan kerawanan bagi mereka adalah gangguan terhadap aliran pasokan tersebut (Fereidun Fesharaki et.al, 1982). Seperti yang kemukakan oleh Leo Scharattenholzer (2009) mengenai perspektif pelanggan (consumers), terdapat beberapa ancaman yang menggambarkan ”unwanted events” antara lain adalah
- rawannya bekalan minyak terhadap gangguan alam dan serangan teroris;
- penurunan jumlah bekalan minyak dan gas;
- penggunaan energi sebagai senjata oleh pemasok;
- minyak menjadi sarana untuk menghindari pembaharuan demokrasi;
- ancaman perubahan iklim; dan
- tingginya harga minyak dunia
Jika dikaitkan dengan lima dimensi keamanan dari Copenhagen school sebelumnya di atas, maka keenam ancaman tersebut menampakkan dimensi militer (serangan pengganas), dimensi politik (energi digunakan sebagai ”senjata” politik oleh pembekal), dimensi ekonomi (penurunan jumlah bekalan tenaga dan tingginya harga minyak), dimensi sosial (energi sebagai sarana menghindari perubahan demokrasi masyarakat/negara), dan dimensi lingkungan hidup (gangguan alam dan ancaman perubahan iklim).
Dalam konteks domestik pula, dimensi-dimensi tersebut juga cukup berkaitan erat yang merujuk pada kepedulian negara untuk mengamankan kestabilan energi dalam masyarakat bagi memenuhi kebutuhan ekonomi, politik, atau sosial, kerana hal ini akan menjamin dukungan dan legitimasi bagi suatu negara.
Semakin kuat dan stabil keamanan internal negara, semakin banyak pula para pembuat keputusan yang memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan manuver di tingkat regional dan internasional. Telah menjadi fakta yang diakui bersama bahwa kestabilan internal dan politik luar negeri senantiasa berinteraksi dan saling bertukaran kedudukan untuk saling mempengaruhi.
Dengan artilain, sumber-sumber ancaman keamanan energi ada yang bersumber dari dalam atau internal (domestic) maupun dari luar (external) serta dapat saling keterkaitan (interlinking) atau bahkan bertukaran (interchangeability).
Terjadinya kegagalan yang dialami oleh negara yang kaya akan sumber daya (terutama yang tidak dapat diperbaharui) terhadap pemanfaatan untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat, menjadi dasar akan konsep resource curse.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang dialami oleh negara bersangkutan akan cenderung rendah. Faktor utama hal tersebut terjadi disebabkan oleh lemah dan minimnya transparansi pada kelembagaan negara (Sachs dan Warner, 1997). Para elite atau birokrat menikmati kekuatan absolut yang dimiliki sehingga lebih mengedepakan hal-hal yang dapat membawakan keuntungan tersendiri tanpa memahami secara penuh kegunaan dan kelebihan dari kekayaan tersebut.
Dengan demikian meskipun negara tersebut dinyatakan kaya sumber daya, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya secara bijak demi mendorong perekonomian. Pernyataan tersebut dicetuskan oleh Richard Auty (1993) dalam karya tulisnya yang berjudulkan “Economic Development and the Resource Curse Thesis”.
