Namun, pertanyaan yang muncul adalah: apakah kinerja DPR sebanding dengan penghargaan finansial itu? Sebagian masyarakat merasa sering kecewa karena melihat sidang yang kosong, ada yang tidur sewaktu sidang, bahkan ada yang sedang bermain judi selama sidang atau bermain Games.
Lebih parahnya lagi ada yang menonton video yang tidak senonoh selama sidang. Belum lagi perdebatan politik yang tidak produktif, atau kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat.
Di titik inilah kritik publik kerap mencuat.
Gaji Guru Honorer di Pusat dan Daerah
Kontras dengan DPR, guru honorer di banyak daerah masih bergelut dengan gaji yang sangat rendah. Ada yang hanya menerima Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan, bahkan ada yang lebih kecil.
Jumlah itu jelas tidak sebanding dengan pengabdian mereka. Besarannya bahkan jauh di bawah UMR, sehingga untuk membeli beras saja selama sebulan mereka harus bersusah payah.
Lebih memprihatinkan lagi, honor tersebut seringkali baru diterima setiap tiga bulan sekali, bahkan ada daerah yang melaporkan hanya menerimanya dua kali dalam setahun.
Guru honorer sering kali harus mengajar penuh seperti guru tetap: menyiapkan materi, memberi tugas, membimbing siswa, hingga ikut rapat sekolah. Bedanya, mereka tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan, tunjangan pensiun, maupun kepastian status kepegawaian.
Di daerah terpencil, kondisi ini lebih menyedihkan. Guru honorer tidak hanya berjuang soal gaji, tetapi juga akses transportasi, minimnya sarana pendidikan, serta keterbatasan fasilitas hidup.
Meski begitu, mereka tetap hadir di kelas, dengan semangat mendidik generasi penerus bangsa.
Perbandingan yang Menggelitik Nurani
