Untuk mengingatkannya, mari kita buka jejak digital di media daring yang mencatat berbagai hal yang pernah dikritisi oleh NU. Kita fokuskan saja pada masa ke-2 Kiai Said menjabat hingga sebelum matangnya struktur pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin, sekedar untuk menjawab suara sumbang bahwa NU heboh karena tak diberi jabatan.
1. Konsesi LahanÂ
"Ada orang, konglomerat, yang menguasai tanah sampai 5,5 juta hektar,"Â ujar Kiai Said saat acara Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan (20/7/2018).
"Tapi yang namanya Solikhin, Djumadi, satu jengkal lahan saja enggak punya,"tukasnya mengacu pada nasib beberapa warga yang berada di lingkungan tempat tinggal kiai Said di Cirebon.
Namun pernyataan Kiai Said tersebut langsung dikoreksi oleh Presiden Joko Widodo yang mendapatkan kesempatan berpidato setelahnya.Â
Jokowi menegaskan bahwa kebijakan itu bukanlah berasal dari pemerintahannya. Justru sebaliknya, yang dilakukan adalah menghentikan pemberian konsesi kepada pengusaha dan mengalihkannya kepada rakyat yang membutuhkan melalui program redistribusi lahan. (sumber)
2. Penolakan terhadap Sekolah 5 HariÂ
Wacana sekolah 5 hari yang digulirkan pemerintah sontak mendapatkan perlawanan dari NU. Hal itu didasarkan pada kemungkinan bahwa sekolah 5 harivakan mematikan madrasah diniyah atau pesantren yang selama ini menjadi basis dalam melestarikan Islam yang tawasuth (moderat).
"Kami PBNU menolak keras, tidak ada kompromi, tidak ada dialog. Yang penting pemerintah mencabut permen sekolah lima hari," ujar Kiai Said di Kantor PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).
Penolakan itu sama sekali tak bersifat politis apalagi semata-mata ingin membenturkan diri dengan Muhammadiyah karena Mendikbud Muhadjir Effendi berasal dari unsur ormas tersebut. (sumber)
3. Empat Belas Kebijakan EkonomiÂ
