Oligarki dan Demokrasi

Politik uang (money politic) menjadi isu yang terus berkembang seiring proses pemilihan berlangsung bahkan Prabowo subianto menaksir cukup dengan dana 11 triliun rupiah seorang oligarki bisa menguasai pemerintahan dari desa hingga presiden.  

Kita munkin masih ingat bagaimna percakapan seorang ketua DPR pada saat itu Setyanovanto bersama Riza Chalid dan bos Freefort yang bocor kemedia. Berikut salah satu kutipan percakapan mereka:

 "Padahal duit kalau kita bagi dua pak, hepi Pak. 250 M ke Jokowi JK, 250 M ke Prabowo Hatta, kita duduk aja. Ke Singapura, main golf, aman. hahahaa. Itu kan temen, temen semualah, Pak Susahlah. Kita hubungan bukan baru kemarin. Masak kita tinggal nggak baik. tapi kan sekarang udah gak ada masalah. Sudah normal. Gitu."

Dalam percakapan itu kita bisa melihat bagaimana oligarki bekerja dibalik pemilu mereka bahkan tampak tidak sedang bertarung antar elit namun lebih bekerja sama dalam pemilu sehingga siapapun yang terpilih merekalah pemenangnya.

Nasib Demokrasi Kini & Masa Depan

Sampai pada titik muncul pertanyaan paling besar ialah Masihkah kita percaya dengan demokrasi Indonesia? Dimana para pro demokrasi mengklaim keberhasilan demokrasi namun permasalahan klasik tak kunjung usai bahkan kita hanya dimanjakan dengan angka-angka palsu diatas kertas tentang perbaikan taraf hidup masyarakat dibarbagai aspek.

Jangan heran ketika banyak gologan-golongan yang memberikan alternatif politik yang mereka anggap lebih populis dibadingkan dengan demokrasi pada hari ini misalkan saja kemunculan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), atau Organisasi papua merdeka (OPM) bahkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kembali menguat kepermukaan. Hal ini bisa saja akibat ketidak mampuan demokrasi mengkosolidasikan seluruh kepentingan masyarakat namun hanya segelintir individu atau golongan.

Suekarno sendiri telah memperingatkan kita mengenai konsep demokrasi yang tidak lagi berlandaskan pada falsafah kehidupan bangsa indonesia: 

"Mari kita awas, jangan sampai rakyat jelata indonesia tertipu oleh semboyang "demokrasi" sebagai rakyat jelata Prancis itu, yang pada akhirnya ternyata hanya dipekuda belaka oleh kaum borjuis yang bergembar-gembor "demokrasi"-kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, tetapi hanya mencari keenaakan sendiri, kekuasaan sendiri  keuntungn sediri (Suekarno)"  

Jauh sebelum suekarno memperingatkan mengenai keikut sertaan pengaruh kapitalis dalam sistem politik demokrasi Karl Marx menegaskan bahwa dalam negara demokrasi yang ingklusif dan egaliter telah memberikan ruang kepada para Borjuis dengan kapitalnya. Marx melihat bahwa dalam struktur masyarakat kapitalis kepemilkan atas sumber-sumber ekonomi yang berada pada segelintir elite sangat menentukan kemanpuan konteruksi dan penegakan hukum.

Demokrasi yang dilaksanakn pada hari ini tidak hanya dianggap sebgai suatu hasil mufakat para pendiri bangsa namu kita mesti memahami dan memperjuangkan demokrasi sebagaimana asas dan tujuanya. Demokrasi yang seharusnya suci dan menjadi harapan setiap individu tidak boleh distur dan dikendalikan oleh segelintir elit yang serakah. Masyarakat secara penuh tidak hanya dianggap sebagai objek namun juga subjek demokrasi itu sendiri.

Dalam kesimpulanya Mohammad Hatta menegaskan bahwa masyarakat indonesia tidak mengenal individualisme sebagaimana yang ada dibarat oleh karena itu model demokrasi yang mejiplak budaya barat secara mentah-mentah melainkan budaya yang cocok dengan karakter keindonesiaan sendiri yakni demokrasi kekeluargaan berlandaskan permusywawaratan. (latif:437)