Mungkin yang harus dilakukan bukan memarahi rakyat, tapi mendengar kenapa mereka sampai berpikir DPR layak dibubarkan. Karena di ujungnya, rakyat bukan musuh, melainkan majikan.
Ojol Tewas Dilindas Barracuda
Ironisnya, di saat isu Ahmad Sahroni memanas, publik juga dikejutkan oleh kabar tragis, seorang driver ojol, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan barracuda Brimob dalam aksi di Jakarta, 28 Agustus 2025.
Video kejadian itu viral. Bagi publik, ini menambah rasa getir bahwa rakyat kecil yang berjuang cari nafkah justru jadi korban kekerasan negara, sementara wakil rakyat hidup berkelimpahan dan menyebut rakyat "tolol."
Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik bagi almarhum, serta ketabahan bagi keluarganya. Kepergiannya menjadi pengingat pahit bahwa rakyat kecil yang bekerja keras mencari nafkah justru sering menjadi korban di tengah kerasnya situasi bangsa ini.
Kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin membaca coretanku ini, mari kita renungkan bersama. Marah itu manusiawi, kecewa itu wajar, bahkan kesal pada keadaan juga sah-sah saja. Namun, di titik tertentu, marah yang tidak diolah hanya akan menjadi teriakan kosong.
Setelah hari ini, kita perlu mengubah energi marah itu menjadi gerakan yang sehat, cerdas, dan berdampak nyata. Sebab sejatinya, perubahan besar dalam sejarah bangsa tidak hanya lahir dari amarah, tapi dari kesadaran kolektif yang terorganisir.
1. Gunakan hak suara dengan bijak
Gunakan hak suaramu, jangan lagi golput. Jangan lagi kita memilih wakil rakyat hanya karena mereka populer di media sosial, glamor, atau punya kekayaan fantastis. Popularitas bukan jaminan integritas.
Mari kita biasakan menilai calon wakil rakyat dari rekam jejaknya. Apa kontribusinya, bagaimana sikapnya terhadap rakyat kecil, dan sejauh mana ia terbukti konsisten memperjuangkan kepentingan publik. Suara kita adalah senjata yang paling sah dalam demokrasi, maka gunakan dengan cerdas.
2. Kawal transparansi
Saat ini, kita sudah punya akses luas lewat LHKPN. Dari sana kita bisa tahu bagaimana gaya hidup pejabat, apakah wajar atau tidak dibandingkan dengan pendapatannya.
Publik punya hak tahu, karena kekuasaan itu lahir dari mandat rakyat. Jangan biarkan data hanya jadi arsip. Jadikan ia alat kontrol kita untuk para "wakil rakyat."
3. Kritik dengan data
Kritik keras itu penting, bahkan wajib, tapi akan jauh lebih kuat jika dilandasi argumen yang jelas dan bukti yang konkret.
