Mengurai Aksi Massa dengan Resolusi Konflik

Kekerasan jalanan, demonstrasi besar-besaran, dan bentrokan antar warga dengan aparat keamanan — semua ini makin sering muncul dalam perbincangan publik di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Tapi, apa yang belum banyak dibahas adalah bagaimana resolusi konflik bisa dijadikan instrumen efektif untuk meredam ketegangan dan mencari jalan keluar yang adil. Artikel ini mencoba menelaah demonstrasi terbaru di Indonesia, memotret akar konflik, kemudian melihat strategi resolusi yang mungkin diterapkan.

Demonstrasi Terkini & Akar Konflik

Beberapa demonstrasi signifikan dalam tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik bukan hanya soal satu isu tunggal, melainkan tumpukan masalah:

• “Dark Indonesia”: aksi mahasiswa di berbagai kota pada Februari 2025 sebagai protes atas pemotongan anggaran, kekhawatiran bahwa subsidi sosial dan pendidikan akan terpengaruh. 

• Protes nasional atas tunjangan parlemen yang dinilai berlebihan dan kenaikan biaya hidup yang memicu kemarahan luas rakyat sejak akhir Agustus 2025. Banyak pihak menyebut bahwa dampak ekonomi, transparansi, dan masalah persepsi keadilan masih sangat lemah. 

• Bentrokan dan tindakan represif: penggunaan gas air mata, penahanan massal, tuduhan pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi. 

Akar konflik bisa dirinci sebagai berikut:

1. Ketidakadilan ekonomi — distribusi bantuan, subsidi, tunjangan yang dianggap tidak proporsional terhadap kondisi rakyat.

2. Kurang transparansi & komunikasi publik — keputusan dibuat di tingkat elit tanpa dialog memadai.

3. Kebijakan yang menggerus kepercayaan publik — ketika kebijakan dirasa tidak peka terhadap situasi rakyat, atau aparat bertindak sewenang-wenang.

4. Kurangnya mekanisme formal untuk menyampaikan aspirasi — demonstrasi sering jadi jalan terakhir karena saluran resmi dianggap tidak responsif.

Apa itu Resolusi Konflik – dan Kenapa Penting?

Resolusi konflik mencakup upaya sistematik untuk mengelola, meredam, atau menyelesaikan konflik melalui cara yang damai: negosiasi, mediasi, dialog publik, restitusi, dan kadang perubahan kebijakan. Tujuan utamanya:

• mencegah eskalasi kekerasan;

• memberi ruang bagi semua pihak untuk didengar;

• mengembalikan rasa keadilan;

• dan membangun kepercayaan antara rakyat dan pemerintahan.

Jika resolusi konflik bisa dijalankan di awal, demonstrasi bisa menjadi bentuk kritik konstruktif, bukan jalan buntu atau kekerasan.

Strategi Resolusi Konflik yang Bisa Diadopsi

Berdasarkan studi kasus dan pengalaman di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, berikut strategi yang dianggap efektif:

Strategi Kelebihan Tantangan

Dialog Inklusif dengan semua pihak (pemerintah, demonstran/organisasi masyarakat, aparat keamanan)Bisa meredam ketegangan; membangun pemahaman bersama; mengakui aspirasi rakyat secara resmiRisiko dialog jadi retorika kosong; sulit menemukan moderator yang dipercaya; kebutuhan partisipasi luasTransparansi Kebijakan — publikasi data, alasan kebijakan, estimasi dampak sosial-ekonomiMeningkatkan kepercayaan; menurunkan ruang spekulasi yang memicu kemarahanPemerintah harus terbuka; ada kepentingan politik; kurang budaya akuntabilitasMekanisme Pengaduan dan Resolusi Cepat — hotline, layanan pengaduan hukum, lembaga independenMemungkinkan rakyat menyampaikan keluhan sebelum membludak; bisa mengatasi masalah lokalButuh infrastruktur, sumber daya manusia, keadilan proseduralMediasi dan Fasilitasi Eksternal — mediator dari lembaga independen atau masyarakat sipilMenjadi pihak netral yang bisa dipercaya; membuka opsi kompromiTidak selalu diterima oleh pihak yang merasa “kuasa”; tergantung integritas mediatorReformasi Kebijakan Struktural — pengaturan ulang subsidi, transparansi tunjangan publik, aspek regulasi yang memicu protesMenjawab akar masalah ekonomi & keadilan sosialMemerlukan waktu; resistensi dari pemangku kepentingan; butuh political will yang kuat

Contoh Praktik Baik di Indonesia

Beberapa penelitian dan kasus di Indonesia bisa menjadi acuan:

• Studi Conflict Management in Indonesia: Policy Perspective and Analysis mengulas efektivitas kebijakan dan peran organisasi non-pemerintah dalam menangani konflik kekerasan. 

• Penelitian Conflict Resolution Efforts Through The Implementation Of Inclusive Development in The New National Capital Region melihat bagaimana pembangunan (development) yang inklusif bisa meredam potensi konflik antara penduduk lokal dan migran di kawasan IKN. 

• Kasus konflik pasca-pemilihan di Lamaksenulu (2024) adalah contoh lokal di mana strategi manajemen konflik dipakai untuk menyelesaikan perselisihan di tingkat desa. 

Rekomendasi

Agar demonstrasi tidak berkembang menjadi konflik yang meledak-ledak dan merugikan, berikut beberapa rekomendasi:

1. Pemerintah perlu proaktif membuka forum dialog segera setelah muncul gejolak publik, sebelum demonstrasi meluas.

2. Penguatan lembaga pengaduan independen dan perlindungan HAM agar aparat keamanan bertindak sesuai aturan.

3. Kebijakan pengaturan tunjangan, subsidi, dan kesejahteraan disusun dengan basis data yang transparan dan melibatkan masyarakat.

4. Pendidikan publik tentang hak dan mekanisme partisipasi demokrasi agar publik tahu saluran yang tersedia selain demonstrasi.

5. Monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk melihat efek sosial yang mungkin memicu ketidakpuasan.

Kesimpulan

Demonstrasi adalah salah satu alat ekspresi masyarakat; konflik adalah bagian dari kehidupan bernegara. Tapi jalan keluar melalui resolusi konflik yang efektif — dengan dialog, transparansi, dan reformasi — mampu mengubah aksi massa menjadi momentum perubahan yang konstruktif. Jika diabaikan, ketidakpuasan akan terus menumpuk, potensi kekerasan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap institusi bisa runtuh.

Referensi

Andayana, M. N. D., Holivil, E., & Fallo, A. R. (2024). Applying conflict management strategies in post-election disputes: A case study of Lamaksenulu Village. Jurnal Bina Praja, 16(1), 53–65. https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/2457

Gaol, L., Widodo, P., & Malik, I. (2023). Conflict resolution: Comparative analysis of separatist conflicts in Papua, Indonesia, and Zulu, South Africa. International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 2(2), 120–134. https://ijhess.com/index.php/ijhess/article/view/473

Human Rights Watch. (2025, September 3). Indonesia: End crackdown on protesters, arbitrary detention. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2025/09/03/indonesia-end-crackdown-on-protesters-arbitrary-detention

Masdar, A. M. I. R., Santoso, P., & Adriyanto, A. (2023). Conflict resolution efforts through the implementation of inclusive development in the new national capital region. International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 2(3), 45–59. https://ijhess.com/index.php/ijhess/article/view/705

Rokhim, R., Puspitasari, D., Sutopo, J., & Wiloso, E. I. (2020). Palm oil social conflict resolution and mediation in Jambi. Cogent Social Sciences, 6(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1778996

Sugit, S. A., Arjon, H., & Pratama, M. R. (2022). Conflict management in Indonesia: Policy perspective and analysis. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 12(2), 75–90. https://ejournal.brin.go.id/jissh/article/view/8612