Mohon tunggu...
Lingga Mayang Puspa
Lingga Mayang Puspa Mohon Tunggu... Mahasiswa

Seorang mahasiswi S1 Bimbingan dan Konseling yang tertarik dengan isu-isu kejiwaan dan sedang berupaya dalam menjaga kesehatan mental diri sendiri serta berusaha membantu orang yang dapat saya bantu.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Mengurai Aksi Massa dengan Resolusi Konflik

21 September 2025   10:05 Diperbarui: 21 September 2025   10:01 20
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Apa itu Resolusi Konflik – dan Kenapa Penting?

Resolusi konflik mencakup upaya sistematik untuk mengelola, meredam, atau menyelesaikan konflik melalui cara yang damai: negosiasi, mediasi, dialog publik, restitusi, dan kadang perubahan kebijakan. Tujuan utamanya:

  • mencegah eskalasi kekerasan;

  • memberi ruang bagi semua pihak untuk didengar;

  • mengembalikan rasa keadilan;

  • dan membangun kepercayaan antara rakyat dan pemerintahan.

Jika resolusi konflik bisa dijalankan di awal, demonstrasi bisa menjadi bentuk kritik konstruktif, bukan jalan buntu atau kekerasan.

Strategi Resolusi Konflik yang Bisa Diadopsi

Berdasarkan studi kasus dan pengalaman di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, berikut strategi yang dianggap efektif:

Strategi Kelebihan Tantangan

Dialog Inklusif dengan semua pihak (pemerintah, demonstran/organisasi masyarakat, aparat keamanan)Bisa meredam ketegangan; membangun pemahaman bersama; mengakui aspirasi rakyat secara resmiRisiko dialog jadi retorika kosong; sulit menemukan moderator yang dipercaya; kebutuhan partisipasi luasTransparansi Kebijakan — publikasi data, alasan kebijakan, estimasi dampak sosial-ekonomiMeningkatkan kepercayaan; menurunkan ruang spekulasi yang memicu kemarahanPemerintah harus terbuka; ada kepentingan politik; kurang budaya akuntabilitasMekanisme Pengaduan dan Resolusi Cepat — hotline, layanan pengaduan hukum, lembaga independenMemungkinkan rakyat menyampaikan keluhan sebelum membludak; bisa mengatasi masalah lokalButuh infrastruktur, sumber daya manusia, keadilan proseduralMediasi dan Fasilitasi Eksternal — mediator dari lembaga independen atau masyarakat sipilMenjadi pihak netral yang bisa dipercaya; membuka opsi kompromiTidak selalu diterima oleh pihak yang merasa “kuasa”; tergantung integritas mediatorReformasi Kebijakan Struktural — pengaturan ulang subsidi, transparansi tunjangan publik, aspek regulasi yang memicu protesMenjawab akar masalah ekonomi & keadilan sosialMemerlukan waktu; resistensi dari pemangku kepentingan; butuh political will yang kuat

Contoh Praktik Baik di Indonesia

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun