Selain SMI, Siapa Lagi Menteri yang Bicara Soal Korupsi dan Inefisiensi?

SMI tentunya salah satu warga terbaik di Indonesia. Adalah suatu kerugian bila seseorang seperti SMI tidak dilibatkan dalam proses pembangunan yang tidak mudah ini. 

Tidaklah heran bila ia menerima berbagai penghargaan sebagai "The Best Minister of Finance" dari berbagai lembaga, termasuk CNBC. 

Di sisi lain, peringatan dari Managing Director IMF Kristalina Georgieva kepada Jokowi terkait melemahnya perekonomian global perlu menjadi kewaspadaan Indonesia (medcom.id, 29 November 2019). 

Jokowi tetap yakin perekonomian Indonesia akan baik dan mampu menghadapi potensi melemahnya perekonomian global dengan rencana terkait Omnibus Law nya. Ini tentu akan memerlukan banyak diskusi terkait implementasinya.

Korupsi sebagai Pelumas Pembangunan? Yang Benar Saja!

Beberapa laporan global terkait kemajuan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia memang memberi perhatian khusus kepada Indonesia. 

Global Legal Insight, misalnya menuliskan tentang revisi undang undang KPK, undang undang no 11/1980 tentang bribery atau suap dapat menjadi pelengkap dari upaya pemberantasan kourpsi pada unggahan 4 Desember 2019. 

Meski demikian, tindak korupsi oleh swasta tidak dapat diatur oleh kedua undang undang. Masyarakat berharap pada revisi KUHP yang memadai. Sayangnya, usulan revisi KUHP yang lalu malah lebih menyasar pada isu sosial di tingkat individu. 

Terdapat beberapa kasus besar korupsi yang diidentifikasi oleh laporan itu, antara lain kasus pada 2018 terkait tuduhan korupsi yang dilakukan oleh Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan juga kasus 2019 terkait tuduhan korupsi yang dilakukan oleh CEO Pertamina.

The Straits Time, media surat kabar Singapura baru saja memberikan penghargaan "2019 Asian of the Year", atas dasar kepribadian dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Juga, Jokowi dianggap mampu mengelola persoalan di Indonesia dan di wilayah regional. 

Diharapkan Jokowi akan terus mendorong perbaikan, terutama dalam menjadikan Indonesia yang bebas korupsi (the Straits Time, 5 Desember 2019). Ini tentu harapan yang serius.