Pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlangsung selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014, Indonesia mengalami sejumlah perubahan signifikan di berbagai sektor. Di awal kepemimpinnya, SBY fokus pada program-program untuk meningkatkan perekonomian dan stabilitas politik. Selama periode pertama, terlihat upaya keras untuk menangani masalah korupsi, menggencarkan program anti-korupsi, dan meningkatkan iklim investasi.
Pada masa pemerintahannya yang kedua, SBY menghadapi sejumlah tantangan, termasuk krisis global ekonomi pada tahun 2008. Meskipun demikian, pemerintahannya berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dan memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur. Program pembangunan tersebut melibatkan sektor transportasi, energi, dan sumber daya manusia.
Selama kepemimpinannya, SBY juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun terdapat pencapaian positif, terdapat pula kritik terhadap beberapa kebijakan, termasuk dalam hal penanganan bencana alam dan isu hak asasi manusia.
Secara keseluruhan, perjalanan pemerintahan SBY selama dua periode memberikan dampak yang kompleks bagi Indonesia. Perekonomian yang terus tumbuh, upaya penanganan korupsi, dan fokus pada pembangunan infrastruktur menjadi capaian positifnya. Namun, tantangan dalam hal penanganan bencana dan hak asasi manusia juga menjadi sorotan selama kepemimpinannya.
Selain pencapaian-pencapaian atau prestasi yang ditorehkan pemerintahan SBY pada masa itu, selama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga terjadi sejumlah perkembangan kasus korupsi yang menjadi sorotan dan menunjukkan kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia. Meskipun pemerintah SBY telah menggencarkan program anti-korupsi, namun beberapa kasus besar masih mewarnai periode tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah kasus Bank Century pada tahun 2008, yang mengundang kontroversi dan kritik terhadap kebijakan bailout yang dituduh tidak transparan dan rentan terhadap praktik korupsi.
Selain itu, ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan elit politik, menunjukkan bahwa korupsi masih merasuk ke berbagai lapisan pemerintahan. Beberapa lembaga pemerintah juga terlibat dalam skandal korupsi yang mencoreng citra pemerintahan SBY, meskipun ada upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani kasus-kasus tersebut.
Pejabat elit politik yang dimaksud yakni salah satunya para menteri yang bekerja untuk membantu misi pemerintahan SBY pada saat itu. Tentu masih segar di ingatan kita kala SBY dan beberapa pejabat menteri diisukan memiliki andil besar dalam terungkapnya kasus korupsi Hambalang. Berikut barisan para menteri era pemerintahan SBY yang pernah tersangkut skandal kasus korupsi di Indonesia:
1. Suryadharma Ali (Korupsi Dana Haji)
Suryadharma Ali adalah mantan Menteri Agama Indonesia yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi. Kasus tersebut terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana haji dan korupsi di Kementerian Agama selama masa jabatannya. Suryadharma Ali menjabat sebagai Menteri Agama pada periode 2009-2014, selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pengelolaan dana haji dan dana pembinaan pendidikan keagamaan. Suryadharma Ali diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait proyek-proyek di Kementerian Agama yang berpotensi merugikan keuangan negara.
