Politik Pembangunan, Korupsi, Pengabaian Lingkungan, dan Pembakaran Hutan

Pertama, soal komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi ke tingkat 29-41% di bawah proyeksi skenario 'bisnis seperti biasa' (business as usual) di tahun 2030 dan perjanjian internasional atas iklim dan keuangan yang dapat membantu pencapaian komitmen ini.

Kedua, soal hak dan peraturan atas penggunaan tanah, termasuk moratorium untuk mengosongkan, mengeringkan, atau membakar lahan gambut yang sering dilanggar.

Ketiga, tidak nampaknya tindakan-tindakan untuk mencegah kebakaran hutan katastropik, seperti yang terjadi pada saat El Nio melanda di tahun 2015 (misalnya pembentukan Badan Restorasi Gambut).

Keempat, tindakan oleh pihak di luar aparatur negara, khususnya pelaku usaha pertanian skala besar, dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut.

Politik pembangunan yang menjaga keberlanjutan memang perlu diperhatikan. Dan ini kendor di masa pemerintahan saat ini.

Politik pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan di tengah korupsi yang merajalela tentu dampaknya luar biasa. 

Sebagai konsep, ia sering berkembang, tetapi sering sekali negara melupakan bagaimana ini memperngaruhi demokrasi. 

Politik pembangunan adalah area yang terus berkembang, yang memasukkan definisi politik pembangunan dengan aspek sosial, dan budaya, yang pada akhirnya bagaimana ini mempengaruhi demokrasi suatu negara (Lucian W.Pye, 1965).

Politik pembangunan akan mempengaruhi strategi untuk memobilisasi ‘power’. Weber dan La Palombara (193) mengatakan bahwa politik pembangunan akan direfleksikan dalam administrasi pembangunan dan penerapan hukum pembangunan yang ada dalam birokrasi. La Palomabara berpendapat bahwa politik pembangunan inilah yang menentukan apakah suatu negara demokratis atau tidak (Almond and Coleman 1960, La Palombara 1963).

Ini perlu menjadi perhatian para negarawan dan juga masyarakat sipil tentang bagaimana politik pembangunan mempengaruhi apa yang terjadi saat ini. Kita ingat Arif Budiman yang di masa Orba adalah seseorang yang mengkriti bagaimana politik pembangunan Indonesia mempengaruhi bagaimana rakyat menikmati ekonomi. Bagaimana dengan situasi politik pembangunan saat ini? 

Pengabaian Lingkungan dan Korupsi

Semua kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2019 adalah kejahatan besar.