Faktanya, pembobolan data KPU tidak hanya sekali ini saja terjadi. Pada 2020 lalu, misalnya, ada peretas mengklaim telah berhasil membobol 2,3 juta data penduduk yang berasal dari data KPU.
Seandainya KPU dan pemerintah dapat menjaga data-data publik dengan baik, hal buruk seperti itu tentunya tak akan terjadi. Kalau kasus kebocoran data itu dibiarkan merajalela dan terus terulang, bukan tidak mungkin jalannya pemilu serentak 2024 nanti bisa terganggu dan berpotensi merusak iklim demokrasi!
Catatan
Menurut hasil analisis platform pelacak kebocoran data, Dark Tracer, ada lebih dari 100 bad actors (peretas) yang telah meretas berbagai sistem kredensial di Indonesia. Adapun target utama mereka adalah bank-bank data alias server yang menyimpan data publik berskala masif.
Menurut Surfshark, ada delapan akun setiap menit yang dibobol selama April-Juni 2022. Jika ditotal, terdapat 1.045.415 akun yang mengalami kebocoran data pengguna sepanjang kuartal II tersebut. Adapun sejak 2004, ada 120,9 juta akun pengguna yang berhasil dibobol.
Secara statistik, ada 44 dari 100 orang Indonesia terpapar impak pembobolan data. Angka itu berhasil mengantarkan Indonesia meraih gelar sebagai negara yang paling banyak dibobol di kawasan Asia Tenggara. Sangat membanggakan!
Adapun Bjorka yang menjadi buah bibir netizen +62, hanya salah satu di antara 100 peretas yang menjadikan internet Tanah Air sebagai arena permainannya. Jika dijumlahkan, dia telah menguasai lebih dari 1,5 miliar data pribadi publik Indonesia. Ya, data pribadi kita semua!
Apa jadinya jika data-data itu berhasil diproses dengan memakai kecerdasan buatan? Saya meyakini, hasil program propaganda yang bisa dihasilkan akan jauh melampaui kemampuan program yang dirancang Cambridge Analytica.
