Berikut beberapa cara di mana THK sudah diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan provinsi (khususnya Bali), dan contoh nyata:
a. Peraturan Daerah dan Regulasi
Pemerintah Provinsi Bali melalui beberapa Perda (Peraturan Daerah) mengatur pembangunan pariwisata berbasis budaya dan pelestarian kawasan suci. Misalnya regulasi penggunaan produk pertanian lokal dalam hotel dan restoran sebagai bagian dari THK, atau larangan pembangunan yang merusak lingkungan di zona hijau. KOMPASIANA+2bali.antaranews.com+2
-
Gubernur Bali menegaskan bahwa proyek pembangunan hotel misalnya harus berlandaskan THK. Pemberian IMB bisa ditolak jika pengembang tidak menunjukkan komitmen terhadap prinsip kearifan lokal dan lingkungan. bali.antaranews.com
Kebijakan tata ruang daerah mengintegrasikan prinsip THK: menjaga zona hijau, mempertimbangkan fungsi kawasan adat atau suci, memperhatikan pengelolaan lingkungan dalam rencana pembangunan infrastruktur. KOMPASIANA+1
b. Proyek Khusus dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Contoh: Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali (Pulau Serangan) dimana visi pembangunan harus selaras dengan prinsip THK. Pengelola KEK menekankan bahwa investor yang masuk harus memiliki visi yang sejalan dengan pelestarian lingkungan dan keseimbangan sosialspiritual. Denpost - Strategi Sukses di Bali
Dalam proyek tersebut juga dilakukan penanaman pohon (sekitar 700.000 pohon) sebagai bagian dari upaya Palemahan. Denpost - Strategi Sukses di Bali
c. Program CSR dan Penghargaan THK
LembagaLembaga CSR di Bali memakai kerangka THK sebagai bagian dari penilaian. Ada 'THK-CSR Awards' yang digunakan untuk memantau sejauh mana perusahaan/perhotelan menerapkan tiga unsur THK (parhyangan, pawongan, palemahan). thk-bali-foundation.org
Dalam sektor perhotelan: beberapa hotel diwajibkan menggunakan produk pertanian lokal sebagai bagian dari komitmen terhadap THK. Tetapi pemenuhan masih rendah (sekitar 5 % hotel dari total anggota PHRI) yang ikut dalam program penilaian THK. bali.antaranews.com
