Mohon tunggu...
Kezia Artanauli Purba
Kezia Artanauli Purba Mohon Tunggu... Teacher

I am a biology teacher who truly enjoys my profession. I take great pleasure in keeping myself updated with ongoing developments and the evolving teaching methods, while ensuring that every approach remains aligned with established educational values and norms

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Tri Hita Karana dalam Kebijakan Pembangunan Provinsi: Harmonisasi Sosial, Spiritualitas dan Lingkungan sebagai Pilar Menuju Keberlanjutan Pendidikan

13 Oktober 2025   13:34 Diperbarui: 13 Oktober 2025   13:34 25
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Meningkatnya kesadaran spiritual masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya relasi manusia--Tuhan dalam pembangunan, melalui ritual, tempat suci, dan keterlibatan keagamaan.

  • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis komunitas. Programprogram padat karya, penggunaan produk lokal, pemberdayaan masyarakat adat atau lokal memberi dampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

  • Konservasi lingkungan dan pelestarian budaya berjalan lebih baik di daerah yang menerapkan THK secara kuat --- seperti pengelolaan ruang terbuka hijau, mangrove, menjaga kesucian kawasan suci, pengelolaan sampah dan limbah yang lebih memperhatikan dampak ekologis.

  • Dalam pendidikan, siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih holistik, sensitif terhadap lingkungan dan masyarakat, bukan hanya aspek akademik teknis. Ini mendukung pengembangan karakter yang seimbang (ilmu + nilai + kepekaan lingkungan).

  • b. Tantangan

    • Instrumen operasional yang kurang jelas: Meskipun filosofi THK diakui, dalam kebijakan teknis banyak aspek belum diatur secara rinci (indikator, standar, mekanisme monitoring & evaluasi).

    • Komitmen politik dan administratif: Untuk mewujudkan THK dalam praktik butuh keberanian politik, koordinasi lintas perangkat daerah, dan dukungan dari atasan. Ada risiko bahwa THK hanya menjadi slogan atau persyaratan administratif (contoh: IMB) tanpa diikuti kontrol dan sanksi.

    • Ketidaksiapan masyarakat/praktisi: Baik masyarakat, pemangku adat, birokrat, maupun pengembang mungkin belum memiliki pemahaman yang memadai tentang THK, atau belum dilengkapi kapasitas untuk menerapkannya secara konsisten.

    • Benturan kepentingan ekonomikomersial: Pembangunan pariwisata, investasi besar, penggunaan lahan yang menguntungkan ekonomi jangka pendek sering kali bertentangan dengan preservasi lingkungan atau adaptasi sosial budaya. Investor bisa menolak komitmen tambahan yang memakan biaya atau menghambat keuntungan. Misalnya KEK KuraKura menolak investor yang tidak sejalan visi THK. Denpost - Strategi Sukses di Bali

    • Globalisasi dan modernisasi: Salah satu dilema adalah bagaimana menjaga nilai-nilai lokal THK tetap hidup di tengah arus globalisasi, urbanisasi, dan tuntutan teknologi serta ekonomi yang cepat berubah.

    5. Implikasi untuk Pendidikan IPA dan Pengelolaan Organisasi

    HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    6. 6
    7. 7
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
    Lihat Pendidikan Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
    LAPORKAN KONTEN
    Alasan
    Laporkan Konten
    Laporkan Akun