Naik Gaji, Sejatinya Naik Harapan, Jangan Naik Beban!
“Kebijakan yang menyentuh perut rakyat adalah ujian moral bagi setiap rezim. Kesejahteraan tidak boleh menjadi retorika, melainkan realita yang dirasakan.”
Oleh Karnita
Pendahuluan
Apakah kenaikan gaji bagi guru, tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan pejabat negara benar-benar membawa keadilan? Pertanyaan ini muncul setelah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang diumumkan pada 18 September 2025 melalui Pikiran-Rakyat.com dengan judul “Prabowo Naikkan Gaji Guru, Tenaga Kesehatan, TNI-Polri, hingga Pejabat, Ini Rinciannya”. Kebijakan ini termaktub dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menggantikan Perpres Nomor 109 Tahun 2024.
Kebijakan tersebut tentu menimbulkan respons beragam. Ada yang menganggapnya sebagai wujud keberpihakan pada kesejahteraan aparatur negara, khususnya guru dan tenaga kesehatan yang lama menanti apresiasi layak. Namun, tak sedikit pula yang menilai langkah ini berpotensi menambah beban fiskal dan menimbulkan kecemburuan sosial.
Penulis tertarik menyoroti sisi sosial-politik dari kebijakan ini. Sebab, kenaikan gaji bukan hanya soal angka di slip bulanan, melainkan juga menyangkut legitimasi politik, rasa keadilan, dan citra pemerintahan. Dalam konteks ini, penting untuk melihat lebih jauh dampaknya terhadap kepercayaan publik dan arah pembangunan bangsa.
Keadilan Sosial di Balik Kenaikan Gaji
Kenaikan gaji bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri, hingga pejabat negara sejatinya menyentuh lapisan strategis bangsa. Guru dan tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan publik, sementara TNI/Polri adalah pilar keamanan. Dengan menaikkan gaji mereka, pemerintah ingin memberi sinyal bahwa negara hadir menghargai pengabdian. Namun, penyamaan langkah dengan menaikkan gaji pejabat negara sering memantik kontroversi.
Rasa keadilan publik diuji ketika kelompok yang berjuang di garda depan mendapat kenaikan sejajar dengan pejabat yang sering kali dianggap sudah memiliki privilese. Bagi rakyat kecil, yang penghasilannya jauh di bawah upah minimum, kabar kenaikan gaji pejabat negara bisa menimbulkan jarak emosional. Inilah titik di mana kebijakan ekonomi bertemu dengan psikologi politik. Jika tidak hati-hati, kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat aparatur bisa justru merusak kepercayaan publik.
