Revolusi Mental Jawabannya!

Republik Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Namun, cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur, masih jauh dari kenyataan.

Lihat saja kenyataan di sekitar kita: kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) yang merajalela, dan pelecehan serta kekerasan terhadap Perempuan dan anak, dan sebagainya. Semua itu menunjukkan ada persoalan besar yang dihadapi bangsa ini dan tidak kunjung disentuh untuk diselesaikan.

Apa sebetulnya persoalan besar bangsa dewasa ini? Bagaimana menjawab persoalan bangsa tersebut? Apakah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Saat ini bisa menjawab persoalan itu? Rentetan pertanyaan itu perlu mendapatkan jawaban yang pasti.

Apa yang menjadi persoalan mendasar yang dihadapi Republik ini? Sudah 78 tahun merdeka, tampaknya kita belum berangkat juga menuju Indonesia adil dan makmur sebagaimana cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Beberapa di antaranya adalah masalah ketimpangan sosial-ekonomi, akses pendidikan yang (belum) merata, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan juga tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Selain itu, masalah korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), ketidaksetaraan gender, serta penguatan tata kelola pemerintahan juga tetap menjadi fokus. Perubahan membutuhkan waktu, tetapi upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dapat membawa perubahan positif menuju cita-cita kemerdekaan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tetapi ada juga pandangan juga bahwa korupsi-kolusi-nepotisme bukanlah masalah mendasar. Imperialisme atau nekolim sebagaimana dahulu Bung Karno menyebut kondisi penjajahan baru pasca kemerdekaan, masihlah menjadi pengganjal utama. Karena itu  tanpa mengerti persoalan mendasar yang dihadapi Negara Ini.

Harapan terhadap KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, misalnya,  bisa menjadi sia-sia. Kegaduhan politik justru yang ditimbulkan sebab KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya pun dapat  menjadi lembaga baru untuk melakukan juga tindakan kongkalikong politik seperti yang ditunjukkan dengan fenomena tebang pilih dalam menjerat koruptor, menjadi alat pecah belah.

Tentu saja, kalo kita mau ambil akarnya situasi ini cukup mudah dianalisis dengan Trisakti. Politik kita tidak bisa berdaulat penuh karena proses pengambilan keputusan bisa dipengaruhi kekuatan asing, apalagi soal kemandirian ekonomi dimana konsolidasi kekuatan nasional tidak menunjukkan hasilnya. Kepercayaan diri untuk mengelola sumber daya belum muncul sehingga soal pangan kita dipaksa makan gandum, padahal ada beras, jagung, umbi-umbian sorgum, sagu dan lain-lain, yang sangat mungkin untuk memenuhi pangan nasional dengan diversifikasi pangan. Termasuk soal energi dari Sumber Daya Alam (SDA) yang kita miliki; minyak, gas, panas bumi, surya, angin, dan lain-lain. Serta kepribadian dalam kebudayaan yang memiliki nilai-nilai khas: gotong-royong, budi pekerti, rembug-an dan seabreg produk-produk budaya dan seni. Namun semua itu rontok ketika nilai individualis mendominasi dan pragmatisme menjadi nilai yangg makin universal, maka korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) sebagai jalan pintas menjadi persoalan Besar.

Kita lihat akhir-akhir ini bangsa kita dihadapkan pada banyak persoalan dan kelesuan ekonomi menjadi tema sentral. Beberapa kebijakan ekonomi dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi kelesuan ekonomi.

Sebagai ikhtiar politik ekonomi itu sudah bener, karena situasi ekonomi global memang harus mendapatkan respon agar ekonomi nasional tidak tertular dan makin parah. Kita harus punya inisiatif. Jika boleh kita sebut Preisden Jokowi perlu inisiatif untuk mengajak Negara-negara berpengaruh membuat kesepakan ekonomi dunia, new order dan menyudahi ketergantungan kita pada Bank Dunia. Inspirasi Bung Karno soal Konferensi Asia-Afrika bisas ditarik untuk mencari solusi global bersama. Lobi internasional menjadi sangat penting, tetapi akan lebih baik kita ambil inisiatif sendiri mengajak negara negara dunia kelas tiga untuk bersatu. Sekaligus kita menguji kemampuan bangsa!

Apakah ada yang membedakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan pemerintahan-pemerintahan setelah reformasi Mei 1998 sebelumnya? Sebuah kelanjutan atau pertentangan? Kita lihat misalnya hutang luar negeri dan investasi asing tetap menjadi andalan dalam membangun negeri.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf memang memiliki beberapa perbedaan dan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya setelah reformasi 1998. Salah satunya adalah fokus pada pembangunan infrastruktur yang sangat diperkuat, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan proyek transportasi lainnya. Juga, ada upaya percepatan dalam meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta berbagai program sosial ekonomi yang berupaya mengurangi kesenjangan sosial.

Tentu saja, beberapa kebijakan tetap menjadi kelanjutan dari masa sebelumnya, seperti mengandalkan investasi asing dan pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga berupaya untuk meningkatkan investasi dalam negeri, memperbaiki iklim investasi, serta menggali sumber daya domestik untuk mendukung pembangunan.

Adanya ketergantungan pada hutang luar negeri dan investasi asing masih menjadi perdebatan. Beberapa berpendapat bahwa hal ini diperlukan untuk percepatan pembangunan, sementara yang lain mengkhawatirkan dampak jangka panjangnya terhadap utang negara dan ketergantungan pada aspek luar negeri. 

Pertanyaan selanjutnya apakah terdapat langkah-langkah alternatif yang bisa diambil dalam membangun negeri tanpa terlalu mengandalkan hutang luar negeri dan investasi asing?

Tentu, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri dan investasi asing dalam membangun negeri:

1. **Peningkatan Pajak dan Pendapatan Dalam Negeri:** Meningkatkan penerimaan pajak dari sektor dalam negeri dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan. Ini bisa dilakukan dengan reformasi perpajakan dan memperluas basis pajak.

2. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta inovasi di berbagai sektor.

3. **Mendorong Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM):** Memberikan dukungan untuk pertumbuhan dan pengembangan UKM dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian lokal.

4. **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:** Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dapat meningkatkan potensi sumber daya dalam negeri, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang dapat menjadi basis pertumbuhan ekonomi.

5. **Kemitraan Publik-Swasta yang Kuat:** Mendorong investasi dari sektor swasta dalam negeri melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah dan swasta dalam mendukung proyek-proyek pembangunan.

6. **Inovasi dan Teknologi:** Memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada teknologi luar.

Langkah-langkah ini bukanlah solusi tunggal, tetapi kombinasi dari berbagai upaya dapat membantu mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri dan investasi asing, sambil memperkuat basis ekonomi dalam negeri. 

Apa yang seharusnya atau sebaiknya dikerjakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan situasi yang serba mendesak ini seperti darurat ekonomi, darurat korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), darurat agraria, darurat kebudayaan dan hak asasi manusia?

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dapat mengambil beberapa langkah penting untuk mengatasi situasi mendesak yang dihadapi:

1. **Darurat Ekonomi:** Memperkuat program-program perlindungan sosial untuk menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui stimulus ekonomi, insentif untuk pelaku usaha kecil dan menengah, serta kebijakan yang mendukung investasi dalam negeri.

2. **Darurat Korupsi:** Memperkuat lembaga penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu terhadap kasus korupsi.

3. **Darurat Agraria:** Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak petani, pemukiman, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Memberikan akses yang lebih baik terhadap tanah bagi masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan produktivitas pertanian.

4. **Darurat Kebudayaan Nasional:** Mendorong pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional serta memberikan dukungan pada industri kreatif, seni, dan kegiatan budaya untuk memperkaya identitas nasional.

5. **Darurat Hak Asasi Manusia:** Meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menguatkan lembaga-lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia, serta mendorong penegakan hukum yang menghormati dan melindungi hak-hak individu.

Melalui langkah-langkah konkret dan komprehensif dalam berbagai bidang tersebut, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dapat berupaya mengatasi berbagai darurat yang dihadapi. Namun, implementasi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. 

Dan Revolusi mental itu jawabannya. Tapi harus dalam bentuk kongkrit. Pelanggar dipecat dengan mudah, sehingga regulasi terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diubah. Setidaknya peraturan pelaksananya. Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terlalu lembut. Tim ekonomi nasional harus diperkuat. Evaluasi terhadap kabinet bisa dilakukan dengan kuantifikasi target sehingga jika tidak tercapai Pemerintah Bisa mengganti berdasar rapot yang ada. Termasuk memperkuat eksekusi di tingkat daerah dengan rapat reguler Presiden dengan Kepala Daerah minimal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Apakah Trisakti Bung Karno dan Nawacita ini riil dan sakti di tangan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam mengatasi berbagai masalah yang serba darurat ini?

Trisakti Bung Karno dan Nawacita adalah konsep-konsep yang telah diusung oleh berbagai pemerintahan di Indonesia sebagai panduan untuk pembangunan dan kemajuan negara. Implementasi dari konsep-konsep ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan yang diambil, komitmen pemerintah, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, upaya mereka dalam mengatasi berbagai masalah seperti korupsi, konflik agraria, kebudayaan, demokrasi, dan lainnya tentu memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Namun, implementasi dan dampaknya perlu dinilai secara objektif dengan melihat capaian nyata yang telah terjadi.

Pemberantasan korupsi, penyelesaian konflik agraria, pelestarian kebudayaan, penegakan demokrasi, dan sebagainya memerlukan langkah-langkah konkret, kebijakan yang efektif, serta konsistensi dalam implementasi. Hanya dengan keyakinan dan kesungguhan yang bisa mewujudkan itu!.

Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf telah berhasil dalam mewujudkan visi Trisakti Bung Karno dan Nawacita dalam mengatasi berbagai masalah darurat yang dihadapi Indonesia?

Penilaian terhadap sejauh mana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berhasil dalam mewujudkan visi Trisakti Bung Karno dan Nawacita dalam mengatasi masalah yang dihadapi Indonesia bisa bervariasi. Beberapa pencapaian telah terjadi di berbagai bidang, namun, masih ada ruang untuk perbaikan.

Pemerintahan ini telah melakukan sejumlah langkah dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, serta pengembangan sektor ekonomi yang memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam beberapa bidang, tantangan seperti korupsi, konflik agraria, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia masih menjadi sorotan.

Evaluasi terhadap keberhasilan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam mewujudkan visi tersebut perlu dilakukan dengan melihat pencapaian konkret, efektivitas kebijakan, dan dampak langsungnya terhadap masyarakat. Sementara ada kemajuan yang dapat dilihat, masih diperlukan upaya terus-menerus untuk mengatasi tantangan yang ada.

Apa Yang Semestinya Menjadi Fokus Perhatian seluruh Kepala Daerah di Indonesia Untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno dewasa ini?

Kepala daerah di seluruh Indonesia memiliki peran kunci dalam mewujudkan visi Trisakti Bung Karno. Beberapa fokus perhatian yang penting bagi mereka adalah:

1. **Pembangunan Infrastruktur:** Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, serta fasilitas publik lainnya yang tentunya tidak merugikan masyarakat.

2. **Pengembangan Ekonomi Lokal:** Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal, mendukung usaha kecil dan menengah yang berbasis massa-rakyat, serta menciptakan lapangan kerja.

3. **Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan:** Memastikan akses pendidikan yang merata serta layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat di wilayahnya.

4. **Pelestarian Lingkungan:** Melindungi dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam dengan menggalakkan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

5. **Pemberantasan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan:** Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan untuk mengurangi korupsi dan memperkuat pelayanan publik.

6. **Pemberdayaan Sosial Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, kepala daerah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kemajuan yang merata di seluruh wilayah, sejalan dengan visi Trisakti Bung Karno.

Setelah sebagian besar rakyat marhaen minta pemerintahan melayani dan bersih, maka prioritasnya adalah Reformasi Birokrasi dengan membuat tata nilai baru dalam pengelolaan pemerintahan. Pelayanan prima, bersih dan akuntabel. Mengubah mental: ini tidak mudah, maka harus dikontrol tiap hari dengan TI (teknologi dan informasi). Perbaikan infrastruktur karena itu juga dikeluhkan oleh masyarakat: jalan, irigasi, transportasi, energi. Pendidikan guna menghadapi perubahan dan persaingan global. Kontrol lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan, pendidikan politik yang berkarakter dan berkepribadian dengan menanamkan budi pekerti.