Meski Dibantah, Obrolan Gaji DPR 3 Juta Sehari Tak Habis Pikir, di Tengah Ekonomi Rakyat yang Kalang Kabut

Lini masa media sosial, khususnya di platform X, kembali ramai oleh perbincangan panas. Topik yang mencuat kali ini adalah "Gaji DPR 3 juta sehari". Banyak warganet terkejut dan membandingkan angka fantastis itu dengan realitas ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari. 

Diskusi ini bermula dari tangkapan layar sebuah berita yang dibagikan oleh akun base menfess @tan****rl. Berita itu berbunyi, "MANTAP! Gaji Anggota DPR RI Naik Jadi 3 Juta Per Hari." 

Judul itu langsung menarik perhatian publik, memicu beragam komentar dan kritik pedas. Sebagian besar orang merasa miris, sebab di saat banyak rakyat berjuang keras untuk bertahan hidup, para wakil rakyat justru digaji dengan nominal yang sangat besar.

Unggahan itu ternyata merujuk pada pernyataan seorang anggota DPR, TB Hasanuddin dari Komisi I. Ia menyebutkan bahwa pendapatan anggota DPR bisa mencapai angka Rp100 juta per bulan, atau setara dengan Rp3 juta per hari. 

Baca juga: Pesta Rakyat di Hari Merdeka: Lebih dari Sekadar Arak-arakan, Ini Perayaan Kekayaan Desa

Angka ini sontak menjadi sorotan. Warganet pun mempertanyakan dasar perhitungan dan sumber dana dari gaji sebesar itu. Isu ini tidak hanya sekadar soal nominal, tetapi juga menyentuh rasa keadilan sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, berita tentang gaji pejabat yang naik melambung terasa seperti menampar wajah rakyat kecil.

Apalagi, banyak rakyat sedang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Harga bahan pokok yang terus naik, lapangan pekerjaan yang sulit, serta biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal menjadi kenyataan pahit yang harus mereka hadapi setiap hari. 

Gaji Rp3 juta sehari bagi sebagian besar orang mungkin setara dengan penghasilan bulanan, bahkan lebih. Kontras inilah yang membuat perbincangan ini semakin panas dan emosional. Ada perasaan kecewa dan tidak percaya bahwa wakil-wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan nasib mereka, justru hidup dalam kemewahan finansial yang jauh dari jangkauan.

Narasi tentang "gaji DPR 3 juta sehari" menjadi simbol ketidakadilan. Ini bukan sekadar isu uang, melainkan gambaran dari kesenjangan sosial yang semakin melebar. Rakyat melihat para pejabat hidup nyaman, sementara mereka harus banting tulang. 

Baca juga: Ngagarit-garit Bumi Padi: Mengapa Gerakan Kaki Khas Petani Sumedang Mampu Menghalau Tikus?

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar yaitu di mana letak keadilan sosial yang selalu digaungkan? Kesenjangan ini tidak hanya terjadi pada pendapatan, tetapi juga pada akses dan fasilitas. Para anggota DPR memiliki banyak tunjangan dan fasilitas, sementara rakyat harus membayar mahal untuk layanan publik yang sering kali kurang memadai.

Baca juga: Dari Desa, Gempita Malam Kemerdekaan Jadi Ajang Kebangsaan: Mengajarkan Bhineka Tunggal Ika Sejak Dini

Bantahan dari Ketua DPR 

Namun, di tengah gelombang kritik ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan klarifikasi. Ia membantah narasi yang menyebut ada kenaikan gaji bagi anggota DPR. Menurut Puan, tidak ada kenaikan gaji, melainkan adanya penggantian rumah jabatan dengan kompensasi uang rumah.