Kini Tidak ada yang Mengetahui atau pihak Depag memberikan Jumlah yang akurat Berapa Dana Umat yang sudah Terkumpul.
Sungguh Aneh, jika para birokrat seperti Depag TIDAK MEMILIKI DATA YANG AKURAT, Berapa Jumlah Dana Umat Yang Sudah Terkumpulkan.
Pihak KPK, juga sudah melihat dilapangan bagaimana keadaan pengerjaan Depag menangani pengiriman Haji tahun 2013 lalu.
Argumen saya, adalah negosiasi yang dilakukan pihak Depag, dan Kedutaan besar Indonesia di Saudi, tidak diikuti dengan perundingan negosiasi tingkat Presiden, dan Pihak Kerajaan Saudi.
Masih ingat pernyataan SBY, presiden Indonesia di Saudi, hanya membicarakan soal Anas, dan anggota2 politik nya yang Berkorupsi Ria. Padahal pihak Indonesia bisa bernegosiasi secara langsung dengan pihak Kerajaan Saudi setingkat Raja-Presiden.
Seperti negosiasi pembangunan Kedutaan Indonesia, seharusnya bisa mendapatkan paling tidak mendapatkan asrama imigran yang gelap, imigran yang lari, sebagai daerah perlindungan imigran asal Indonesia.
Bukan seperti sekarang ini banyaknya homeless, dengan anak-anaknya di bawah kolong jembatan di Saudi. Penganiayaan imigran Indonesia di Saudi.
Untuk daerah dekat Mekkah, seharusnya Indonesia mendapatkan tanah khusus yang dapat menampung sekitar 200,000 peserta haji pertahunnya, beserta tenda2nya dan akomodasi yang ada.
Tetapi kenyataannya, pihak Depag, bukan pihak tingkat Presiden Indonesia, hanya bisa bernegosiasi dengan term yang tidak menguntungkan pihak Indonesia.
Jika kita ingin jujur, transparansi dari 220 pihak lebih pihak penyewa dengan pihak Depag tidak dijelaskan secara detail, sehingga ketika pihak Kerajaan Saudi mengurangi kuota Haji, pihak Depag kehilangan dana yang banyak.
Kerugian ini adalah karena arogansi pihak Depag, yang tidak MENYIMAK, dan Mendapat Penjelasan yang Up to date, mengenai Perbaikan Al-Masjid Al-Haram, dan renovasi seluruh Kota Mekkah, dan Medinah.