Harapan baru pun muncul. Dengan pengukuran yang lebih jelas, posisi pendamping tidak lagi kabur. Ada standar yang bisa dituju, ada tolok ukur yang bisa dipertanggung-jawabkan.
Profesionalisme dan Efisiensi Pengalaman
Dalam dialog itu, Fachri memberikan catatan penting. Ia menegaskan bahwa pengalaman TPP sejak 2015 adalah jaminan profesionalisme yang tidak bisa diabaikan. Jika kementerian merekrut ulang dari nol, biaya besar akan terbuang untuk pelatihan dari pusat hingga provinsi.
Pelatihan memang penting, tetapi proses membentuk sensitivitas sosial dan kepekaan lapangan tidak bisa dipercepat hanya dengan modul. Profesionalisme sejati justru lahir dari pengalaman panjang mendampingi desa, dari interaksi sehari-hari yang melatih kepekaan membaca tanda-tanda sosial.
Fachri bahkan menyebut, para pendamping sejati sudah terbiasa “membaca yang tak tertulis” dan “mendengar yang tak terucap”. Inilah kemampuan yang tidak bisa digantikan hanya dengan teori. Maka, sayang bila negara tidak memanfaatkan kapasitas yang sudah terbentuk selama satu dekade terakhir.
Catatan ini menegaskan bahwa keberlanjutan TPP bukan hanya soal menjaga formasi tenaga kerja, melainkan soal menjaga efisiensi, kualitas, dan keberlangsungan transformasi di desa. Mengulang dari awal sama saja dengan mengulang biaya, waktu, bahkan kepercayaan masyarakat desa.
Konteks ini memperkuat pesan Kaban: profesionalisme harus terus ditingkatkan, tetapi pengalaman yang sudah ada adalah modal yang harus dirawat.
Harapan Baru di Tengah Dinamika Kebijakan
Meski banyak wajah pendamping hari itu tampak tegang, suasana sebenarnya cair. Pak Kaban bahkan melontarkan sejumlah joke untuk mencairkan forum. Salah satunya, sebuah ungkapan metaforis yang disampaikan dengan nada kelakar yang mengajak peserta menerima dinamika program hari ini. Pesan itu sederhana: “siapa pun suami ibu kita, maka itulah bapak kita.”
Ungkapan tersebut, meski ringan, menyimpan pesan reflektif. Pendamping desa adalah ujung tombak negara di akar rumput. Mereka dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan, tanpa kehilangan arah dan komitmen terhadap desa dampingan.
Tiga hari sebelumnya (08/09/2025), plt. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (PMDTT), Drs. Hasman Ma'ani, M.Si juga menyampaikan sinyal positif: pendamping yang sudah ada akan tetap dipertahankan, meskipun tetap melalui mekanisme yang ditentukan. Pesan ini memberi kepastian awal di tengah banyak ketidakpastian.
Dengan kombinasi arahan Kaban dan sinyal dari Kapus PMDTT, harapan baru itu semakin nyata. Pendamping desa bukan sekadar tenaga kontrak yang diganti setiap periode, melainkan bagian dari investasi sosial jangka panjang negara. Mereka adalah figur yang diharapkan tumbuh menjadi local leader sejati.
