Menteri Nadiem Diminta Rombak Kurikulum, Kembangkan atau Ganti?

Kamis, 31 Oktober 2019 yang lalu Presiden Jokowi meminta agar dilakukan reformasi secara besar-besaran di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. 

Salah satu point penegasan Jokowi adalah meminta Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim meninjau ulang secara besar-besaran kurikulum dengan  mengedepankan penggunaan teknologi. 

Konkritnya, presiden mengharapkan adanya sistem pembelajaran yang memudahkan guru dan murid belajar. "Kurikulum harus dibuat agar tidak kaku tetapi harus fleksibel sejalan dengan perubahan dunia yang dialami, pungkas Presiden Jokowi.

Wacana peninjauan ulang dan perombakan besar-besaran pada kurikulum pendidikan, setidaknya menimbulkan spekulatif dikalangan pendidik. 

Perombakan yang dimaksud apakah sebatas pengembangan kurikulum agar implementasinya lebih mudah. Atau perombakan yang dimaksud adalah pergantian kurikulum. Dua kemungkinan yang masing-masing bisa terjadi.

Akan tetapi, perlu disadari bahwa kurikulum yang sekarang ini berjalan memang dirasa sangat berat dan butuh adaptasi. Implementasi di lapangan, para guru masih terbebani dengan begitu banyak administrasi pendidikan ditambah dengan pola kurikulum yang harus menggunakan IT, padahal banyak diantara para guru yang masih gaptek soal penggunaan IT.

Jika melihat problem tersebut maka, perombakan kurikulun yang mesti dilakukan adalah membuat regulasi pelaksanaan kurikulum yang tidak memberatkan pada ranah implementasi. 

Membuat sistem dimana guru tidak direpotkan dengan administrasi pendidikan yang "njlimet". Dan menghindarkan anak didik dari overload materi pembelajaran.

Apabila kebijakan nanti yang diambil adalah pergantian kurikulum, maka hal tersebut adalah sebuah langkah yang serampangan dan menimbulkan polemik yang tidak perlu. Mengapa demikian? Pergantian kurikulum justru akan menimbulkan stressing pada level implementasi di lapangan.

Untuk menyelaraskan pemahaman tentang kurikulum yang sedang berjalan sekarang (Kurikulum 2013) saja membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. 

Ditambah lembaga pendidikan di Indonesia belum seluruhnya beradabtasi  dengan baik pada kurikulum 2013 ini. Pergantian kurikulum justru akan memperlihatkan kesan bahwa negara bermain-main dengan pengelolaan pendidikan.