3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/Permen/KP/2014 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KKP dalam pelaksanaan kebijakan penghentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan di laut dan penggunaan nahkoda anak buah kapal asing.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) nomor 1 tahun 2015 soal pembatasan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan.
5. Peraturan Menteri Kelautan nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawis) dan Pukat Tarik (Seine Netsi) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
Melalui kebijakan ini, selain memberi dampak positif terhadap sektor kelautan dan perikanan, dilansir lifepal.co.id mengutip Katadata, bahwa sejak menjadi menteri Kelautan dan Perikanan, serta melalui kebijakan melindungi nelayan dan laut IndonesiaIndonesia.
Sehingga Global Fishing Watch menemukan pada tahun 2013, penangkapan ikan oleh kapal asing sebanyak 6.811 aktivitas. Setelah langkah tegas Menteri Susi dengan kebijakannya, angka tersebut turun sebanyak 97,89 persen menjadi 1.204 aktivitas penangkapan dalam rentan waktu 2015-2018.
Karena keberhasilannya, sehingga pengguna media sosial di Indonesia memintanya untuk comeback memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan patut didukung, walaupun begitu keputusannya berada di tangan presiden, tentunya presiden lebih paham terkait sosok yang dianggap tepat menggantikan Edhy Prabowo.
Namun, sekali lagi jika dilihat dari track record dari sejumlah pejabat penting yang pernah menduduki jabatan menteri, sosok Susi Pudjastuti mendapat penilaian sangat baik di mata publik, oleh karena itu, harapan besar presiden Joko Widodo menjatuhkan pilihan padanya, karena publik ingin kembali menyaksikan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing.
