Selain itu, kasus ini secara tidak langsung ikut berpengaruh terhadap elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena Edhy Prabowo sangat dekat dengan Ketua Umum partai berlambag kepala burung Garuda tersebut.
Terlebih jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra. Sebenarnya, semenjak Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Edhy Prabowo, publik tentu berharap dia menampilkan prestasi yang lebih baik dari Susi Pudjiastuti.
Karena apapun prestasi yang ditorehkan perempuan peraih Leaders for a Living Planet dari WWF itu, pasti terdapat kekurangan dari berbagai macam aspek, khususnya dalam bidang perikanan dan kelautan. Sehingga, Edhy Prabowo diminta membuat sejumlah terobosan demi memajukan sektor kelautan dan perikanan.
Namun, kiprahnya dinilai jauh dari ekspektasi publik. Berawal dari kebijakannya membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benut. Kebijakan yang kembali mengizinkan ekspor benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020.
Langkah yang diambil Edhy Prabowo pun memunculkan kekhawatiran bahwa ekspor benih lobster juga dapat mengganggu kelestarian atau mengakibatkan kepunahan lobster di tanah air.
Sebab, berdasarkan kekhawatiran inilah, sehingga ketika Susi Pudjiastuti menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan, dia menerbitkan Pertauran Menteri KP Nomor 56 tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah Indonesia.
Namun, berdasarkan berbagai pertimbangan, sehingga Menteri Edhy Prabowo beralasan bahwa ekspor benih lobster memang penting dilakukan, sebagai upaya membantu belasan ribu nelayan kecil yang kehilangan mata pencarian akibat dilarangnya ekspor benih lobster di periode kepemimpinan Susi Pudjiastuti.
Walaupun, kebijakan ini memunculkan polemik. Namun, Edhy Prabowo tetap pada keputusannya, yaitu tetap membuka keran ekspor benih lobster. Nah, karena keberaniannya membuka kembali keran ekspor benih Lobster, berujung pada kasus hukum yang menyeretnya bersama sejumlah bawahan.
Padahal sebetulnya, regulasi yang sudah diterbitkan semasa kepemimpinan Susi Pudjiastuti, jika dijalankan dengan baik, dapat mendongkrak popularitasnya, begitu pun juga dengan partai Gerindra. Hanya saja, hitungan yang kurang cermat ditambah tidak mau berkaca pada kinerja menteri sebelumnya. Sehingga, Edhy Prabowo terjebak dengan kebijakannya sendiri.
Terlepas dari kasus yang menimpa menteri KKP Edhy Prabowo dan bawahannya, kini perhatian presiden Joko Widodo kembali fokus mencari sosok pengganti yang tepat, untuk mengembalikan citra kementerian Kelautan dan Perikanan, dan tentunya berkinerja baik demi membantu Presiden dan wakilnya untuk mengeksekusi program Presiden untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat nelayan.
Walaupun, informasi yang beredar bahwa hingga kini Gerindra belum membahas siapa pengganti menteri Edhy Prabowo di kabinet. Namun bagi saya, Â jabatan menteri merupakan hal prerogatif presiden, justru itu bagi saya sosok yang tepat mengembalikan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
