Gerakan Indonesia Tertib menjadi "Gagal Tertib" dalam Urusan Sampah

Sangat lucu lintas kementerian dan menteri kordinator juga ikut-ikutan mengurusi plastik. Juga diduga ikut termakan atau memanfaatkan issu plastik. Kalau seh benar urusannya... ya bisa diterima akal. Tapi lintas kementerianpun hanya kelihatan pencitraan saja. Solusi yang dipertontonkan hanya "pencitraan" saja, solusi parsial yang tidak memiliki dampak berkelanjutan.

Pemimpin-pemimpin kita sungguh tidak memahami masalah sampah. Hanya terjadi pemanfaatan "peluang" dalam penggunaan anggaran dengan menciptakan gerakan-gerakan parsial alias gerakan insidentil tanpa roh yang terprogram.

Ayo Baca Presiden Jokowi Belum Sentuh Program 1000 Desa Organik.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, juga hanya menjadi pajangan kebijakan. Sepertinya lintas menteri pun hanya memanfaatkan kebijakan tersebut. Tanpa melakukan sesuatu gerakan terprogram yang sinergi, sebagaimana amanat dari Jaktranas Sampah itu sendiri.

Kegagalan Kementerian LHK dalam mengurus sampah, juga berimbas terjadinya kegagalan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan Program Pembangunan Demplot 1000 Desa Organik termasuk kegagalan dalam suplier subsidi pupuk organik. 

Termasuk kegagalan Kementerian PUPR dalam membangun dan mengurus TPS3R dan TPA, karena nampak KLHK dan PUPR tidak ada sinergi. TPS3R tidak mengaplikasi Gerakan 3R dan khususnya TPA sampai hari ini masih menerapkan pola open dumping, yang seharusnya ditinggal sejak 2013 dan beralih ke pola Control Landfill dan Sanitary Landfill. PUPR juga lalai menjalankan perintah regulasi (Permen PU No. 3 Tahun 2013).

Apakah Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia memahami kegagalan tersebut ? Presiden Jokowi harus paham bahwa yang harus sadar dan tertib tertib terlebih dahulu adalah oknum elit pemerintahan dan pemda. Bukan rakyat yang selalu disalahkan dan disoroti. 

Rakyatmu itu patuh, tapi panutannya tidak peduli atas bangsanya sendiri alias negara hilang dalam urusan sampah. Kebijakan Presiden Jokowi itu lumpuh ditelan pencitraan para pembantu-pembantunya. Muncul disani-sini kebijakan pemda melarang penggunaan kantong plastik, ps-foam dan sedotan plastik. 

Kebijakan-kebijakan semu dari pemda muncul, itu karena tidak ada ketegasan kebijakan dari pemerintah pusat. Ditengarai malam KLHK dan lintas menteri yang mendorong larangan penggunaan kantong plastik. Pelarangan ini sangat keliru besar dan melanggar "azas keperdataan dan perlindungan" terhadap konsumen. Seharusnya terjadi gugatan perdata pada pemerintah dan pemda yang melanggar azas keperdataan tersebut.

Paling diperparah, asosiasi-asosiasi yang berkecimpung dalam bidang plastik dan persampahan serta lembaga perlindungan konsumen juga tidak punya "taring" melawan kedzaliman oknum-oknum yang bermain dibalik persampahan ini. Semua pada ikut arus ke masalah teknis, padahal masalahnya pada non teknis.

Ayo Baca Sampah Plastik Dijadikan Tirai Kebobrokan Pengelolaan Sampah Indonesia