Pagar Laut : Dampak dan Aspek Hukumnya

d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.

e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.

 f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.

g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.

h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

 (2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah

• Pasal 36 Ayat (1):
  Masyarakat pesisir memiliki hak atas akses bebas ke wilayah pesisir, kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

• Dasar Hukum :
• Pasal 36 (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil : Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
• 
  

Pasal 75 Ayat (1):
Kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana.  Pasal 75 ) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

 a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1); dan/atau

b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4). dapat dikenai sanksi pidana.

Dampak Sosial dan Lingkungan