Rekomendasi kedua yang ditindaklanjuti adalah Jakpro terus berkoordinasi dengan penyelenggara balapan Formula E Operations Limited (FEO) dan telah menyusun tim organizing committee (OC) untuk menggelar balapan pada 2022.
Rekomendasi ketiga yang ditindaklanjuti, lanjut Pemprov, adalah pelaksanaan uji kelayakan atau feasibility ulang oleh Jakpro dengan menggunakan referensi dari berbagai konsultan.
Namun, semua klaim Pemprov DKI ini tak memuaskan sebagian pihak termasuk para anggota dewan daerah DKI Jakarta yang mengajukan Hak Interpelasi perkara formula e ini, PDIP dan PSI.
Mereka mempertanyakan kejanggalan yang terjadi dalam persiapan event balap mobil listrik ini, Â mengapa Commitment fee yang tadinya Rp.500 miliar hingga Rp. 400 miliar pertahun bisa menjadi Rp 560 miliar untuk 3 tahun, artinya ada diskon lebih dari 50 persen.
"Awalnya Pemprov bilang harus bayar commitment fee sekitar Rp 400 hingga Rp 500 miliar per tahun. Lalu sekarang berubah menjadi Rp 560 miliar untuk 3 tahun. Itu artinya, mungkin seharusnya Jakarta sejak awal memang tidak perlu bayar commitment fee," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Anggara Wicitra seperti dilansir Kompas.com Kamis (05/11/2021).
Ini persis seperti kejanggalan yang terjadi pada penetapan harga tes PCR, kok bisa diturunkan dalam jangka waktu yang tak terlalu lama dengan besaran penurunan yang fantastis, seperti diluar akal sehat bisnis.
Jangan-jangan event formula e ini akan dijadikan ajang mencari rente oleh para pihak yang terlibat, mungkin karena indikasi-indikasi ini Komisi Anti Rasuah turun tangan setelah mencium ada gelagat yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Apabila kita mengikuti secara seksama, mulai dari proses awal penyelenggaraan ajang balap mobil listrik formula e ini sangat ruwet dan penuh masalah, tapi semua itu dijabanin Anies, ia berusaha keras menggunakan semua sumber daya yang ada demi berlangsungnya event ini.
Mungkin ini titik dimana Anies sudah tak bisa kembali, karena ia telah menyetorkan sejumlah uang kepada pemegang franchise formula e.
Andai, formula e ini tak terlaksana tahun depan, ada kemungkinan uang yang telah disetor tersebut akan menjadi masalah hukum bagi Anies ke depannya.
Selain itu, ajang formula e ini bisa menjadi bagian panggung politik Anies Baswedan menuju 2024, dan jangan lupa jika formula e terlaksana dan sukses bisa jadi menutup kegagalan tak terpenuhi janji politik Anies saat kampanye Pilgub 2017 lalu.
