Anies Baswedan di Tengah Badai Formula E

"Saya ingin sampaikan terima kasih, Jakarta menyambut baik bahwa sudah diumumkan kita menjadi tuan rumah dan kita akan bersiap untuk bulan Juni, tanggal 4, tahun 2022," 

Begitu ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti dilansir Kontan.co.id Sabtu (16/10/21).

Lebih jauh lagi, Anies lewat akun Instagram-nya menuliskan bahwa penyelenggaraan formula e di Jakarta ini merupakan etalase untuk menyaksikan kemajuan Indonesia.

"Kami ingin kirimkan pesan pada masyarakat dunia mari kita saksikan kemajuan Indonesia , sehingga mereka datang tanpa ragu berkunjung ke Indonesia, baik sebagai turis maupun investor"tulisnya.

Rangkaian kalimat tersebut disampaikan dengan sumringah oleh Anies setelah pemegang hak Penyelenggaraan Formula E, FEO Limited menetapkan Jakarta sebagai salah satu tuan rumah ajang balap mobil listrik tahun kalender 2022 mendatang.

Anies terlihat seperti terbebas dari "tekanan" dengan keputusan FEO tersebut. Apalagi saat keputusan itu ditetapkan sedang ramai isu pengajuan Hak Interpelasi terkait Formula E yang dilayangkan fraksi PDIP dan PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, di saat awal isu hak interpelasi menguat, Anies memilih untuk diam dan berusaha menghindari pertanyaan wartawan yang berkaitan dengan penyelenggaraan balapan yang tadinya akan diselenggarakan di seputaran Monas tersebut.

Namun, kegembiraan Anies Baswedan terkait penyelenggaraan formula e seolah  sirna setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai masuk untuk menilisik "potensi kasus" ajang balap yang sedianya akan berlangsung tahun 2020 ini.

Dan Anies kembali bungkam, diam seribu bahasa, dan terkesan "ngeles" seperti yang ia lakukan saat ditanya jurnalis sehari setelah KPK memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI, Ahmad Firdaus.

"Sudah cukup, tidak ada isu lain, ya," ujar Anies sambil memberi isyarat kepada wartawan untuk memberinya jalan pada Jumat, (05/11/21) seperti dilansir Tempo.Co.

Apalagi dalam pemeriksaan tersebut seperti yang saya dapatkan informasinya dari Kompas.Com, Ahmad Firdaus membeberkan perihal surat kuasa dari Gubernur Anies kepada dirinya untuk meminjam uang pembayaran commitment fee formula e ke Bank DKI.

Surat Kuasa Nomor 747/-072.26 yang ditandangani bersama oleh Gubernur Anies dan Kepala Dispora DKI diatas materai tempel Rp.6.000.

Hasilnya, menurut dokumen pemaparan Dispora DKI, uang pinjaman dari Bank DKI untuk pembayaran commitment fee termin pertama tersebut berjumlah 10 juta Poundsterling atau setara Rp. 180 miliar dan telah dibayarkan tanggal 22 Agustus 2019 sehari setelah Surat Kuasa tersebut dibuat.

Nah, untuk termin kedua dibayarkan oleh Dispora DKI dengan jumlah yang sama lewat skema APBD Perubahan 2019 pada Desember 2019, dan selanjutnya kembali dibayarkan lewat skema APBD sebesar 11 juta Poundsterling jadi secara keseluruhan jumlah commitmen fee yang telah dibayarkan kepada FEO untuk tahun penyelenggaraan balapan 2020/2021 sebesar Rp.560,31 miliar.

Jadi commitment fee yang telah dibayarkan untuk balapan mobil listrik formula e ini, satu kali berasal dari pinjaman Bank DKI, dan dua kali dibayarkan melalui APBD DKI 2020.

Anies Baswedan terlihat cukup all out dalam memperjuangkan ajang balapan formula e ini untuk tetap bisa diselenggarakan, bahkan ia menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 49 2021 Tentang Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

Ada 28 program yang dimasukan Anies dalam prioritas untuk dilaksanakan pada akhir-akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI, salah satu program tersebut adalah memastikan penyelenggaraan Formula e dilangsungkan, dengan timeline pada Juni 2022.

Padahal sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah DKI Jakarta pun telah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan BPK.

Hasil audit ini BPK mencatat bahwa untuk program penyelenggaraan formula e, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan dana dari APBD DKI senilai 53 juta Poundsterling atau Rp. 983,31 miliar pada 2019-2020.

Rincian pembayaran itu terdiri dari fee yang sebesar 20 juta Poundsterling tadi ditambah, 11 juta Poundsterling menjadi 31 juta Poundsterling atau setara dengan Rp.560,31 miliar, dan bank garansi senilai 22 juta Poundsterling atau Rp 423 miliar.

Dari hasil audit ini BPK mengeluarkan 3 rekomendasi, agar Anies menginstruksikan Kepala Diaspora dan Jakpro selaku pelaksana event balap tersebut untuk mendesain ulang keterlibatan para pihak, agar memperluas spektrum pembiayaan yang lebih mandiri, dan rencana pengelolaan pendapatan.

Ketiga rekomendasi BPK ini kemudian diklaim oleh Jakpro telah dilaksanakan. Saat ini menurut keterangan resmi dari Pemprov DKI penyelenggaraan balapan formula e sudah nir APBD, skema yang digunakan adalah B to B alias bisnis dengan bisnis dalam hal Jakpro dengan FEO Limited.

Rekomendasi kedua yang ditindaklanjuti adalah Jakpro terus berkoordinasi dengan penyelenggara balapan Formula E Operations Limited (FEO) dan telah menyusun tim organizing committee (OC) untuk menggelar balapan pada 2022.

Rekomendasi ketiga yang ditindaklanjuti, lanjut Pemprov, adalah pelaksanaan uji kelayakan atau feasibility ulang oleh Jakpro dengan menggunakan referensi dari berbagai konsultan.

Namun, semua klaim Pemprov DKI ini tak memuaskan sebagian pihak termasuk para anggota dewan daerah DKI Jakarta yang mengajukan Hak Interpelasi perkara formula e ini, PDIP dan PSI.

Mereka mempertanyakan kejanggalan yang terjadi dalam persiapan event balap mobil listrik ini,  mengapa Commitment fee yang tadinya Rp.500 miliar hingga Rp. 400 miliar pertahun bisa menjadi Rp 560 miliar untuk 3 tahun, artinya ada diskon lebih dari 50 persen.

"Awalnya Pemprov bilang harus bayar commitment fee sekitar Rp 400 hingga Rp 500 miliar per tahun. Lalu sekarang berubah menjadi Rp 560 miliar untuk 3 tahun. Itu artinya, mungkin seharusnya Jakarta sejak awal memang tidak perlu bayar commitment fee," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Anggara Wicitra seperti dilansir Kompas.com Kamis (05/11/2021).

Ini persis seperti kejanggalan yang terjadi pada penetapan harga tes PCR, kok bisa diturunkan dalam jangka waktu yang tak terlalu lama dengan besaran penurunan yang fantastis, seperti diluar akal sehat bisnis.

Jangan-jangan event formula e ini akan dijadikan ajang mencari rente oleh para pihak yang terlibat, mungkin karena indikasi-indikasi ini Komisi Anti Rasuah turun tangan setelah mencium ada gelagat yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Apabila kita mengikuti secara seksama, mulai dari proses awal penyelenggaraan ajang balap mobil listrik formula e ini sangat ruwet dan penuh masalah, tapi semua itu dijabanin Anies, ia berusaha keras menggunakan semua sumber daya yang ada demi berlangsungnya event ini.

Mungkin ini titik dimana Anies sudah tak bisa kembali, karena ia telah menyetorkan sejumlah uang kepada pemegang franchise formula e.

Andai, formula e ini tak terlaksana tahun depan, ada kemungkinan uang yang telah disetor tersebut akan menjadi masalah hukum bagi Anies ke depannya.

Selain itu, ajang formula e ini bisa menjadi bagian panggung politik Anies Baswedan menuju 2024, dan jangan lupa jika formula e terlaksana dan sukses bisa jadi menutup kegagalan tak terpenuhi janji politik Anies saat kampanye Pilgub 2017 lalu.

Program rumah DP 0 persen misalnya, alih-alih terpenuhi malah berkasus secara hukum karena ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya. 

Melansir Kompas.com dari yang dijanjikan 232.214unit saat ini yang baru berhasil dibangun hanya sebanyak 780 unit saja.

Jadi, event formula e menjadi satu-satunya etalase yang tersisa bagi Anies untuk pamer kinerja sekaligus menjadi ajang pertaruhan karir politiknya, tak ada pilihan maju terus pantang mundur walaupun keuntungan penyelenggaraan formula e  ini belum jelas juntrungannya.