Pertama, berbentuk badan hukum yang terdaftar secara resmi pada otoritas nasional dan tunduk pada kewajiban perpajakan dan hukum ekonomi lainnya di tempat kedudukan badan hukum (SPV) itu berada.
Kedua, dikendalikan oleh perusahaan induk yang berkedudukan di luar yurisdiksi badan hukum tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Ketiga, tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit karyawan, kegiatan usaha, dan kehadiran secara fisik.
Keempat, hampir semua aset perusahaan dalam bentuk investasi di atau dari negara lain.
Kelima, bisnis inti dari perusahaan model SPV Â terdiri dari pembiayaan kelompok atau kegiatan holding, menyalurkan dana dari non residen ke non residen lainnya.
Dengan kriteria-kriteria tersebut tak heran jika kemudian perusahaan cangkang itu biasanya didirikan di negara-negara yang menjamin kerahasian data secara ketat dan memiliki tarif pajak yang sangat rendah.
Selain itu, hukum di negara-negara tersebut tak mewajibkan pengungkapan pemilik perusahaan atau benefecial owner atas perusahaan atau aset yang ditempatkan di wilayah tersebut. Contoh negara-negara yang menjadi surga pendirian perusahaan cangkang adalah Cayman Island, Panama, Mauritus, Bermuda, Bahama, British Virgin Island dan Marshall Island.
Lantas bagaimana sebuah SPV atau perusahaan cangkang bisa digunakan sebagai kendaraan bagi penghindaran pajak?
Modus yang lazim digunakan adalah mengalihkan laba perusahaan terafiliasi yang berada di luar wilayah SPV itu berada kepada perusahaan cangkang yang ada di negara yang berpajak sangat rendah tersebut.
Cara ini digunakan untuk menutupi laba yang diperoleh perusahaan afiliasi tersebut. Perusahaan afiliasinya ini biasanya perusahaan yang secara operasional berkegiatan secara normal.
Artinya pendirian perusahaan cangkang dilakukan semata-mata untuk melakukan rekayasa laporan keuangan perusahaan normal yang berafiliasi dengan mereka.
