Pengawasan Hukum Terhadap Aktivis di Inggris: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil

2.Analisis Politik: menilai peran wacana keamanan dalam justifikasi kebijakan.

3.Analisis Filsafat & HAM: mengkaji secara normatif hubungan antara kebebasan sipil, demokrasi, dan legitimasi kekuasaan.

Kajian Teoritik

1. Kerangka Hukum Anti-Terorisme Inggris

*Terrorism Act 2000: definisi luas mengenai "terorisme", mencakup tindakan politik dengan kekerasan terhadap properti atau orang.

*Serious Organised Crime and Police Act 2005 (SOCPA): memperketat izin demonstrasi di area tertentu.

*Counter-Terrorism and Border Security Act 2019: memperluas pengawasan digital dan perbatasan.

Problem utama: definisi "terorisme" yang terlalu elastis memungkinkan pemerintah menafsirkan protes politik radikal sebagai ancaman keamanan.

2. Dilema Keamanan Nasional vs Kebebasan Sipil

*Paradoks Demokrasi: Demokrasi harus melindungi kebebasan, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keamanan.

*Teori Carl Schmitt: kedaulatan ditentukan oleh siapa yang berhak mendeklarasikan "keadaan darurat". Negara berpotensi memperluas kontrol lewat narasi krisis.