Tepi Barat Menangis, Pengusiran Paksa Mengoyak Kemanusiaan

Pengusiran paksa warga Palestina di Tepi Barat adalah tragedi kemanusiaan yang memperlihatkan kegagalan penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia

Pengusiran paksa warga Palestina di wilayah Tepi Barat kembali menjadi sorotan dunia pada tanggal 31 Mei 2025. 

Peristiwa ini menunjukkan eskalasi ketegangan yang terus berlangsung di kawasan tersebut, yang bukan hanya menjadi masalah politik dan keamanan, tetapi juga kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Babak Kelam Konflik Berkepanjangan

Baca juga: Senyum Amerika, Luka Palestina: Gencatan Senjata atau Strategi Penundaan Genosida?

Pengusiran paksa melibatkan pemindahan paksa sejumlah keluarga Palestina dari rumah-rumah mereka untuk memberi ruang bagi perluasan pemukiman warga Yahudi. 

Pemukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334, yang menegaskan bahwa pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum internasional.

Akibat pengusiran ini, ribuan warga Palestina kehilangan tempat tinggal, menjadi pengungsi di wilayah yang sudah padat penduduk dan rentan secara ekonomi. 

Proses ini memperburuk kondisi sosial-ekonomi dan psikologis mereka, meningkatkan risiko konflik dan kekerasan. 

Baca juga: Suara yang Dibungkam, Dunia yang Tuli

Di sisi lain, Israel mengklaim langkah ini sebagai bagian dari hak mereka atas wilayah tersebut, dan alasan keamanan nasional.

Baca juga: Australia Berontak: Ketika Hati Nurani Menggugat Kejahatan Perang Israel

Pelanggaran Hukum Internasional 

Dari perspektif hukum internasional, pengusiran paksa warga sipil di wilayah pendudukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip jus cogens, yakni norma hukum yang tidak dapat dilanggar oleh negara manapun.