Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid -19

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Program Sembako di Kelurahan sidikalang kabupaten Dairi
Sesuai dengan temuan penelitian, maka pada bagian ini akan dijelaskan Implementasi Program Sembako pada masa pandemi covid-19 dikecamatan sidikalang kabupaten Dairi yang dilihat dari Model Implementasi George C. Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi;

1.Komunikasi
Setiap kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana dengan target atau sasaran pelaksana.

Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman antara pelaksana dengan target serta program yang dijalankan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses implementasi, agar mengurangi kekeliruan dalam berlangsungnya program, serta memberikan pemahaman yang baik atau pendidikan kepada target sasaran pelaksanaan, agar program/kebijakan dapat disosialisasikan dengan secara baik.

Kominukasi dalam implementasi Program sembako di Kecamatan sidikalang kabupaten Dairi belum berjalan dengan efektif karna dalam pelaksaannya masih ditemukan adanya penerima bantuan yang sudah meninggal, adanya penerima bantuan yang pindah domisili, adanya penerima bantuan yang sudah mampu secara ekonomi, dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa data penerima bantuan tidak valid dan relevan. Lalu sosialisasi kepada masyarakat hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Alangkah baiknya apabila ditambah lagi waktu untuk mensosialisaikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dengan baik tentang program sembako.

2.Sumber Daya
Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor sedangkan Sumber daya finansial adalah kecukupan modal atas sebuah program. Keduanya harus jelas diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang berjalan dengan baik sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan tersebut. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, maka program tidak dapat berjalan efektif.
 

Sumber daya di Kecamatan sidikalang kabupaten Dairi dibagian financialnya belum memadai, karena peningkatan bantuan sebesar 50.000 hanya pada masa pandemi dan dengan adanya peningkatan tersebut membuat jumlah keluarga penerima manfaat tidak tetap dan mengalami penurunan. 

Mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan sidikalang kabupaten Dairi untuk program sembako sudah cukup memadai karna pihak kelurahan berperan aktif dalam pendataan masyarakat. Untuk penyalur di tempat pengambilan sembako beranggotakan 10 orang/E-warung. Namun untuk Agen BRI Link masih harus perlu ditambahkan anggotanya, agar pihak penyalur tidak kewalahan dalam menangani  masyarakat.

3.Disposisi
Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis, dengan adanya karakter tersebut maka implementor akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui. Komitmen dan Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program, tidak menyimpang dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Sikap demokratis yang dimiliki implementor akan meningkatkan kesan baik terhadap anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor.

Disposisi atau sikap pelaksana di Kecamatan sidikalang kabupaten Dairi adalah tidak ditemukan implementor yang keluar dari jalurnya, para implementor sangat komitmen dengan pekerjaannya, kejujuran dan demokratis juga diterapkan dalam program ini, sehingga tidak ada satupun masyarakat yang merasa terasingkan.

4.Struktur Birokrasi
Menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP). Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.