Namun, sebagian besar petani hanya bisa mengusahakan lahannya untuk keperluan hidup diri mereka sendiri saja. Sehingga ketika China dilanda penyakit , bencana alam atau guncangan lain- lain, petani menjadi rentan terhadap ketidaktahuannya harus melakukan apa atas lahan yang dimilikinya dan karena kebutuhan hidup manusia harus selalu tercukupi pada saat kapanpun maka membuat para petani mengambil hutang untuk pemenuhan hidupnya.
Di awal 1950-an, kolektivisasi belum masuk dalam agenda reformasi yang selanjutnya akan dilakukan CCP, tetapi di beberapa tempat petani secara tiba- tiba mengoganisir diri mereka menjadi perkumpulan kecil. Melihat keadaan tersebut, pemimpin di provinsi Shanxi melaporkan kepada Liu Shaoqi (tokoh ke-2 di CCP), dengan menyarankan bahwa petani harus dimobilisasi lebih lanjut untuk membangun kolektif, karena jika tidak keadaan sebelum reformasi akan kembali terulang dimana petani kaya dan eksploitasi lahan akan hidup kembali.[7]
Liu yang berorientasi kapitalis menentang saran dari pemimpin provinsi Shanxi, karena dia berpendapat bahwa kebijakan kolektivisasi akan menjadi kebijakan yang berbahaya. Liu berpikir bahwa sosialisme dan kolektivisasi pasti akan datang di masa mendatang dan dia tidak ingin mengembangkannya, sampai benar- benar dia merasa itu adalah sebuah kebutuhan.[8] Dari situ lah Mao dan rekan- rekannya mengemukakan pendapatnya tentang kolektivisasi. Mao berpendapat bahwa kolektivisasi pertanian bukan menjadi kebijakan berbahaya seperti yang dikhawatirkan oleh Liu justru disini kolektivisasi berfungsi sebagai dasar mekanisasi. Jadi, petani yang dimobilisasi dan bersama dapat lebih tahan terhadap bencana alam, lebih baik mengatur kekuatan tenaga kerja, menetapkan kondisi yang lebih baik untuk nantinya mengadopsi tekhnologi baru dan varietas tanaman.[9] Menurutnya, kolektivisasi juga akan meningkatkan daya beli petani sehingga meningkatkan pula produk industri nasional.
Lain halnya seperti Deng Zihui yang tidak menginginkan kapitalisme maupun sosialisme dan lebih menyukai menstabilkan ekonomi produsen kecil. Deng dikenal dengan pemikiran berorientasi populis. Justru dengan kebijakan kontraksinya yang diterapkan di Provinsi Zhejiang. Deng bertujuan untuk mengurangi jumlah rakyat yang pro sosialis (kolektivisasi). Dalam waktu kurang dari 2 bulan, jumlah rakyat yang pro kolektivisasi menurun tajam sebanyak 30%.
Mao memberikan bukti bahwa paham sosialis (kolektivisasi) memang sistem terbaik yang dapat diterapkan di China diantaranya :[10]
1. Produksi padi- padian mulai pulih pada tahun 1962 dengan meningkat secara signifikan, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan oleh pesimis
 2. Berdasarkan investigasi di beberapa provinsi miskin yang mengadopsi dekolektivisasi, Mao menunjukkan kecenderungan polarisasi yang berkembang di pedesaan, sementara beberapa efek lainnya rakyat menjadi tidak memiliki tanah dan beberapa menjadi lintah darat.
 3. Pengenalan teknologi baru seperti varietas tanaman baru dan pupuk yang lebih baik.
 4. Pembangunan program kesejahteraan besar didirikan sehingga sangat meningkatkan kesehatan dan melek huruf secara keseluruhan di pedesaan China.
Pada akhirnya, China mengikuti jalur sosialis seperti halnya negara lain karena pada satu titik nampaknya hanya sosialisme yang bisa menyelamatkan China.[11] Dengan perjuangan China untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakatnya terutama di daerah pedesaan maka sudah tepat penggolongan China saat ini menjadi salah satu dari beberapa negara maju di Asia. Salah satu yang menjadi indikator China dapat dikatakan sebagai negara maju adalah karena negara tirai bambu tersebut telah mewujudkan Agrarian Reform dengan tujuan untuk menyediakan lahan yang layak bagi para petani. Sehingga kini petani di negara tersebut dapat hidup sejahtera dan adil serta berkontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian China.
Pelaksanaan Agrarian Reformdi Jerman
Di Jerman pada sebelum abad ke- 18, petani adalah budak permanen yang terikat atas sebidang tanah. Keadaan seperti itu mendorong dilaksanakannya agrarian reform pada tahun 1770-1830. Dimulai dari tahun 1780, petani dibebaskan dari statusnya menjadi budak dan dapat memiliki tanah merekaa, membeli maupun menjual tanah.
Agrarian reform yang di undangkan di Jerman dilakukan tahun 1832 yang pada saat itu tujuan utamanya untuk menghapuskan kewajiban feodal dan membagi lahan bersama menjadi lahan pribadi sehingga menciptakan ekonomi pedesaan yang berorientasi pasar. Ini menghasilkan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan populasi; memperkuat tatanan sosial tradisional karena petani masih bisa memperoleh sebagian tanah bekas, sementara kaum proletar pedesaan dibiarkan tanpa tanah.
Namun, hasil positif dari Agrarian Reform nampaknya hanya berlangsung pada sebelum abad ke- 19. Tepatnya pada tahun 1818, penurunan rasio lintah darat dan peningkatan jumlah lapangan kerja di luar pertanian menyiratkan adanya pertumbuhan terhadap produktivitas. Perkiraan kenaikan output rata- rata per pekerja di sektor pertanian setiap tahunnya sebesar 0,2-0,3% di tahun 1690-1780 dan 0,4-0,5% di tahun 1820-40an. Ini terjadi sesuai dengan gagasan umum di Jerman bahwa dengan adanya peningkatan permintaan pangan maka mendorong petani untuk beralih ke penghematan lahan pertanian dan meningkatkan akumulasi modal sehingga berdampak pada peningkatan intensitas modal dan produktivitas tenaga kerja. Jerman berpendapat bahwa aglomerasi non pertanian tidak perlu dijadikan syarat untuk pembangunan pertanian, cukup dengan pertumbuhan terhadap permintaan pangan meningkat dan didukung pula dengan tingkat kenaikan output pekerja rata- rata.