Sehingga dalam penulisan, saya akan membandingkan hasil yang dicapai masing- masing negara dalam pelaksanaan agrarian reform. Sebagaimana untuk diketahui, bahwa tidak hanya Indonesia yang mengalami permasalahan mengenai kepemilikan tanah tetapi hampir semua negara memiliki permasalahan yang sama dengan Indonesia. Sehingga hampir semua negara pula di dunia pernah melakukan agrarian reform. Disini untuk sampel dari benua Asia, penulis akan mengambil China dan dari benua Eropa adalah sebagai pembanding pelaksanaan agrarian reform.
Pelaksanaan Agrarian Reform juga didukung dengan diadakannya World conference on Agrarian Reform and Rural development. Konferensi ini berhasil merumuskan bahwa masalah kemiskinan dan kelaparan merupakan masalah dunia dan karenanya ditekankan bahwa program Agrarian Reform dan pembangunan pedesaan haruslah dilaksanakan secara serentak meliputi tiga bidang di tiga tingkat yang saling berkaitan yaitu di tingkat desa, mengikutsertakan lembaga pedesaan, di tingkat nasional, mendorong terlaksananya prinsip- prinsip tata ekonomi Internasional baru.[2]
Namun, walaupun sudah ada pelopor dan dasar yang jelas dalam pelaksanaan Agrarian Reform tetapi nyatanya ada negara yang berhasil ada pula yang gagal dalam pelaksanaan Agrarian Reform. Karena tidak semua menghasilkan keberhasilan dalam pelaksanaannya, sehingga perlu bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penulisan ini meliputi :
1. Berdasarkan contoh kasus pembangunan mega proyek MIFEE. Apa sebenarnya hambatan utama pelaksanaan agrarian reform sehingga pencapaian hasilnya sampai sekarang belum dapat dikatakan berhasil?
2. Bagaimana pelaksanaan agrarian reform Indonesia apabila dibandingkan dengan China dan Jerman ?
Pembahasan
Proyek Merauke Integrated Food and Energy State (MIFEE) telah dicanangkan secara resmi oleh John Gluba selaku Bupati Merauke. MIFEE merupakan pengembangan produksi pangan secara terintegrasi meliputi pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Ambisi pemerintah melaksanakan mega proyek tersebut didasarkan pada keuntungan- keuntungan yang akan didapatkan baik oleh Indonesia maupun negara lain yang ikut bekerjasama dalam mega proyek ini. Namun, kembali lagi bahwa keuntungan- keuntungan di masa mendatang tersebut sifatnya hanya ekspetasi belaka karena untuk mewujudkan perbaikan roda perekonomian di Indonesia tidak hanya melibatkan negara dengan negara tetapi masyarakat bersangkutan yang mendiami wilayah yang dijadikan wilayah MIFEE. Ambisi pemerintah untuk gencar segera menyelesaikan mega proyek tersebut nyatanya tidak memperhatikan masalah- masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari akibat pertentangan dari masyarakat adat Papua sendiri.
Permasalahan yang jelas pasti akan terjadi akibat pengalihfungsian kawasan hutan menjadi kawasan industri meliputi :
1. Kerusakan alam
Kawasan hutan sebanyak 90,2% dari 1, 28 juta Ha ternyata sebelum rencana pembangunan mega proyek merupakan kawasan hutan yang menyimpan kayu alam, binatang buruan, sumber makanan pokok satu- satunya bagi masyarakat setempat, dan sumber penyimpangan air untuk kota Merauke. Penebangan hutan secara liar untuk pembukaan kawasan industri mengakibatkan hilangnya sumber- sumber air untuk keperluan hidup sehari- hari bahkan masyarakat sudah mulai kesulitan mendapatkan kayu bakar, binatang buruan, air bersih dan makanan pokok masyarakat Papua yaitu sagu dan hasil pengolahan kayu yang telah ditebang dibuang di sungai mengakibatkan air sungai ikut tercemar tersebut.
2. Menebar benih konflik sosial