Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura dalam pertemuan secara virtual dengan Perwakilan Sekertaris Militer Presiden RI Puput Hariadi belum lama ini, menyampaikan permintaan kepada Presiden agar di Sulteng dapat diberikan program Tol Laut. Tujuannya untuk mempercepat jalur laut Tawau, Donggala, dan jalur laut lainnya.
Permintaan Gubernur Sulteng tentang Tol Laut tersebut, tentu didasari dengan berbagai alasan. Pertama, Program Tol Laut relevan dengan kondisi wilayah Sulteng sebagai daerah Kepulauan di Kawasan Timur Indonesia  yang memiliki sejumlah pulau dengan kategori Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
Kedua, kondisi keberadaan kapal, pelabuhan serta peralatan bongkar muat masih terbatas di beberapa Kabupaten. Sementara Provinsi Sulteng memiliki potensi komoditi dan logistik daerah yang sangat besar, dimana  membutuhkan distribusi melalui moda transportasi laut yang terkoneksi, efisien dan efektif.
Ketiga, letak Geopolitik Provinsi Sulteng  yang strategis dalam konteks regional serta kawasan memerlukan keberadaan sarana dan prasarana Tol Laut guna berkompetisi dan berdaya saing dengan daerah lain yang sudah siap dengan infrastruktur Tol Laut yang memadai.
Posisi Sulteng yang strategis, berpeluang besar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Â Selain itu adanya peningkatan perdagangan (Ekspor) di Kawasan Asean dan Pasifik adalah keniscayaan untuk mendapatkan peluang ekonomi bisnis.
Dalam buku Tol Laut; Konektivitas Maritim Indonesia menyebutkan, pengertian Tol Laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur. Ada tiga aspek yang ingin dicapai dalam program Tol Laut, yakni Ketersediaan (Availability), Kemudahan Akses (Accessibility) dan Disparitas Harga Barang (Affordability).
Jadi secara garis besar Tol Laut bertujuan untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah terdepan, terluar dan terpencil (3T) dan perbatasan. Serta menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau Pulau Kecil Terluar, ada dua pulau di Provinsi Sulteng yang ditetapkan sebagai pulau pulau kecil terluar. Yakni Pulau Solando dan Pulau Dolangan di Kabupaten Tolitoli. Atas adanya penetapan, maka selayaknya keberadaan pulau tersebut bahkan juga  pulau lain di Sulteng yang terpencil mendapat perhatian P.emerintah Pusat.
Bentuk perhatian tersebut tentu saja lewat dukungan program Tol Laut, berupa ketersediaan sarana kapal dan pelabuhan yang bertujuan terciptanya konektivitas pada daerah 3T. Serta mendukung lancarnya distribusi logistik dan menekan disparitas harga antar wilayah. Â
Selama berjalan lima tahun sejak 2016, telah terjadi sejumlah capaian dalam pelaksanaan program Tol Laut. Yakni berupa  peningkatan konektivitas baru pada daerah 3T, bertambahnya jumlah pelabuhan singgah, meningkatnya distribusi logistik serta menurunnya disparitas harga di beberapa daerah.
Komitmen Presiden Jokowi  menjadikan Tol Laut sebagai sebuah Konsepsi Indonesia yang melihat laut sebagai pemersatu bukan sebagai pemisah, telah diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Maritim. Dimana ditujukan untuk mempercepat keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting untuk mendorong perekonomian, meningkatkan daya saing produktivitas dan pemerataan pembangunan.
Dalam buku Jokoway; Jalan Kepemimpinan Jokowi, telah tertuang dengan jelas apa saja program Tol Laut  lewat Kementerian Perhubungan yang sudah direalisasikan sejak tahun 2016. Dimana meliputi pembangunan pelabuhan penyeberangan, pembangunan kapal penyeberangan, pengembangan pelabuhan non komersial, pengadaan kapal perintis, penyelenggaraan angkutan laut tetap serta pelayanan lintas angkutan laut perintis di Indonesia.
Untuk mendorong keadilan pembangunan lewat program Tol Laut  di wilayah Timur Indonesia telah ditetapkan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk dalam RPJMN 2020-2024 lewat Perpres Nomor 109 tahun 2020. Dimana untuk pulau Sulawesi, PSN meliputi pengembangan pelabuhan Internasional Bitung di Sulut, Makassar New Port di Sulsel serta pengembangan pelabuhan Teluk Palu di Sulteng.
Sebenarnya salah satu program yang diusulkan Pemprov Sulteng tahun 2019 lalu  untuk masuk dalam RPJMN 2020-2024, adalah pembangunan Pelabuhan Feri serta Jalan Tol Tambu - Kasimbar. Dimana program ini dimaksudkan untuk kesiapan Sulteng sebagai pintu gerbang Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Diharapkan dengan program ini akan menjadi Tol Laut di Sulteng yang memudahkan dan mengefisienkan distribusi logistik dan penumpang dari Teluk Tomini ke Selat Makassar terus ke IKN baru di Kaltim. Namun usulan program belum terakomodir dalam RPJMN 2020-2024. Jika saja Gubernur Rusdy Mastura melihat program ini strategis dan bisa berdampak positif buat Sulteng kedepan, maka Gubernur dapat melobi Pemerintah Pusat agar bisa menggolkan usulan itu menjadi program Tol Laut di Kementerian terkait.
Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Kaltim hari Selasa lalu, bersama Menteri Pertahanan Prabowo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di jalan Tol Balikpapan-Samarinda, menyempatkan mendiskusikan dimana letak pelabuhan yang cocok di IKN baru nantinya. Kelak jika IKN baru sudah terealisasi, dan Selat Makassar menjadi selat tersibuk di Indonesia, maka  dari jauh jauh hari Pelabuhan Internasional di Bitung dan di Makassar yang akan menjadi penyangga utama buat pelabuhan IKN, jika infrastruktur pelabuhan di Sulteng belum memadai. Â
Letak strategis antara Laut Sulawesi dan  Teluk Tomini inilah yang dilihat oleh Fadel Muhammad saat menjabat Gubernur Gorontalo, sebagai faktor endowment yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing. Letak Provinsi Gorontalo yan diapit oleh Manado di Utara dan Makassar di Selatan harus mampu memanfaatkan keunggulan letak geografisnya.
Guna meningkatkan daya saing dua komoditi unggulan jagung dan perikanan saat itu, Gorontalo perlu dukungan infrastruktur yang memadai terutama fasilitas pelabuhan agar mobilitas kedua komoditi itu lancar. Menurut Fadel dalam bukunya Reinventing Local Government; Pengalaman Dari Daerah, kemajuan sebuah daerah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan simpul distribusi barang.
Dimana untuk Kawasan Timur Indonesia dengan penduduk yang jarang dan karakteristik geografis berupa pulau pulau, maka moda transportasi laut menjadi penentu pergerakan ekonomi kawasan tersebut. Kondisi tersebut yang membuat Fadel ketika itu tertantang untuk melakukan terobosan dalam memaksimalkan distribusi barang melalui peningkatan sarana pelabuhan.
Kendala Transportasi Laut di Sulteng
Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Sulteng tahun 2020, terdapat sejumlah kendala dalam penyelenggaraan transportasi laut di wilayah Sulteng. Salah satunya yakni belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.
Dalam kunjungan saya bersama Senator Dapil Sulteng Lukky Semen ke Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) beberapa waktu lalu, terlihat bongkar muat barang di pelabuhan Luwuk Kabupaten Banggai ke pelabuhan rakyat di Banggai Kepulauan dan sebaliknya dari pelabuhan penyeberangan Salakan, dilakukan secara manual, sehingga tidak efektif dan efisien. Belum lagi Kapal penyeberangan untuk mengangkut penumpang menuju Luwuk sudah sekaligus dengan angkutan barang (Logistik), sehingga pelayanan menjadi tidak optimal.
Kendala sarana ini adalah realitas yang hampir terjadi di semua Kabupaten di Sulteng. Keberadaan bongkar muat yang tidak ditopang dengan peralatan serta keberadaan pelabuhan yang memadai, membutuhkan solusi untuk mewujudkan Tol Laut yang benar benar memberi dampak signifikan buat masyarakat dan daerah Sulteng.
Kendala lain yakni belum sepenuhnya kewenangan bidang transportasi laut diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Serta belum berkembangnya badan usaha yang dapat mengelola pelabuhan di Sulteng.
Pengalaman mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang termuat dalam bukunya, mungkin bisa menjadi inspirasi soal bagaimana kewenangan tidak menjadi penghambat dalam upaya peningkatan fasilitas pelabuhan guna mengungkit mobilitas komoditi unggulan di Gorontalo.
Upaya Pemprov Gorontalo untuk memperpanjang dermaga pelabuhan agar kapal besar bisa masuk sempat mendapat kendala dari Kementerian Perhubungan. Setelah melalui negoisasi yang alot akhirnya mendapat lampu hijau, dimana Pemprov Gorontalo boleh menambah panjang dermaga pelabuhan tetapi pelaksananya adalah PT Pelindo. Akhirnya Pemprov Gorontalo melakukan penyertaan modal demi membaiknya fasilitas pelabuhan setempat.
Dalam buku Meretas Ketertinggalan Daerah Kepulauan oleh Michael Wattimena menyebutkan, meretas Ketertinggalan daerah Kepulauan tidak lepas dari perhatian terhadap upaya pengembangan infrastruktur penunjang konektivitas antar pulau. Salah satunya membangun dermaga atau pelabuhan laut pada titik titik strategis.
Pemerintah Daerah diharuskan lebih progresif dan strategis dalam meyakinkan Pemerintah Pusat dengan kesiapan kesiapan daerah. Baik dari sisi sistem pelayaran, fasilitas pendukung usaha pelayaran serta karakteristik daerah harus disesuaikan dengan rencana permintaan armada kapal laut Â
Adanya berbagai kendala harus bisa ditangani oleh Pemprov Sulteng dengan berbagai terobosan  jika benar benar ingin mewujudkan Tol Laut di Sulteng. Tentu Pemprov Sulteng harus memiliki pemetaan tentang wilayah pertumbuhan ekonomi yang perlu digenjot lewat Tol Laut. Sehingga permintaan Gubernur tidak sekedar lisan, tapi konsepsi yang terdokumentasikan dan bisa disharing dengan Pemerintah Pusat lewat dukungan program.
Membangun Sinergi Lintas Stakeholder
Dengan potensi Kemaritiman yang sangat besar, maka keberadaan Tol Laut buat Sulteng tidak sekedar menjadi jembatan konektivitas antar wilayah, tapi juga dalam negeri dan internasional. Potensi ekonomi, sumber daya dan jasa kelautan di Sulteng sangat besar meliputi perikanan, wisata bahari, industri maritim, energi, dan sumber daya mineral, bangunan laut serta jasa kelautan.
Â
Karena itu peran Pemerintah Daerah untuk bersinergi dengan stakeholder terkait dalam mendorong terbangunnya infrastruktur di wilayah Kepulauan sangat diperlukan. Karena lambatnya pembangunan infrastruktur akan memicu mahalnya harga komoditas dan mengakibatkan perekonomian berjalan lambat.
Kementerian Perhubungan lewat Ditjen Perhubungan Laut pada tahun 2020 kemarin  menyiapkan program prioritas di beberapa wilayah di Indonesia, berupa penyelenggaraan angkutan kapal Rede sebanyak 20 unit, Pembangunan pelabuhan di 42 lokasi, serta penyelenggaraan angkutan tol laut sebanyak 21 trayek, perintis  113: trayek dan angkutan ternak  sebanyak 6 trayek.
Khusus untuk trayek angkutan ternak sendiri, pelabuhan Palu di Sulteng menjadi salah satu dari 10 pelabuhan singgah di Indonesia yang meliputi Pelabuhan Waingapu, Tanjung Priuk, Â Cirebon, Wini, Atapupu, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Tarakan dan Palu. Adapun dua pelabuhan yakni Gorontalo dan Kupang ditetapkan menjadi pelabuhan pangkal. Â
Dengan realitas tersebut dipastikan pengiriman ternak dari wilayah Timur Sulteng ke luar daerah hanya bisa melalui dua cara. Yakni melalui pelabuhan pangkal di Gorontalo atau pelabuhan singgah di Palu. Karena tidak ada satupun pelabuhan di bagian Timur Sulteng yang masuk sebagai trayek pelabuhan singgahi ternak.
Jika harus melalui Palu maka mobilisasi melalui transportasi darat lebih dulu yang berkonsekuensi besarnya biaya pengiriman serta efisiensi waktu dan jarak. Makanya sudah tepat jika Gubernur Rusdi Mastura menyampaikan permintaan soal Tol Laut kepada Presiden. Karena kebijakan Tol Laut di daerah harus ditunjang dengan kapal yang akan bisa mengakomodir kebutuhan barang maupun komoditi serta penumpang antar wilayah.
Namun diakui pengadaan dan operasional kapal membutuhkan dana besar. Karena biaya kapal dapat didefinisikan sebagai banyaknya pengeluaran yang berkaitan dengan pengoperasian suatu kapal mulai dari harga pembangunan, operasional, penyusutan dan pemeliharaan kapal. Biaya operasional kapal adalah banyaknya pengeluaran baik pada sat berlayar maupun berlabuh. Demikian terungkap dalam Buku Realita dan Rekomendasi Pengelolaan Sampah di Daerah Kepulauan, Editor Handy Chandra
Maka kemitraan lintas stakeholder dalam  penyelenggaran Tol Laut sangat diperlukan. Karena ada empat elemen pendukung yang dapat membantu penyelenggaraan Tol laut yaitu kapal, pelabuhan, sistem logistik dan hubungan Lembaga. Intinya dalam program Tol Laut ada ekosistem dan stakeholder yang terlibat serta dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Jika saja Gubernur Rusdy Mastura mengganggap sektor Maritim dengan fokus pada Tol Laut sangat penting bagi Sulteng, maka Gubernur perlu memaksimalkan kinerja jajarannya. Atau jika diperlukan Gubernur dapat mengangkat Tenaga Ahli yang khusus menangani bidang Kemaritiman dengan tujuh aspek potensial yang dimiliki. Dimana Tenaga Ahli dapat berperan sebagai konseptor, administrator sekaligus eksekutor dalam membangun sinergi dengan lintas stakeholder.
Salah satu yang perlu di dorong Pemprov Sulteng agar memanfaatkan program Rumah Kita dan Gerai Maritim yang diluncurkan Kementerian Perhubungan guna mengurangi disparitas harga dengan merancang sentra logistik pada wilayah 3T. Dimana keberadaan Rumah Kita dan Gerai Maritim bertujuan menampung barang barang agar harga tetap stabil.
Untuk kelancaran program tersebut Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, BUMN serta Pemerintah Daerah yang punya political will terhadap kemajuan daerahnya. Berdasarkan data yang ada pelaku Gerai Maritim di Sulteng baru berada di Kabupaten Banggai 1, Parigi Moutong 3, Morowali 3 dan Morowali Utara sebanyak 1 Pelaku.
Dampak Tol Laut jika dapat diwujudkan secara efektif di daerah, tentu akan berdampak pada kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi tantangan Rusdy Mastura sebagai Gubernur baru adalah bagaimana Sulteng bisa keluar dari sepuluh besar Provinsi termiskin di Indonesia.
Dalam hal ini Gubernur tidak bisa bekerja sendiri, namun harus bersinergi dan melibatkan lintas stakeholder termasuk dengan para Wakil Rakyat yang ada di Senayan yang memiliki kemitraan dengan Kementerian. Agar turut serta memperjuangan kepentingan daerah Sulteng.
