Dimana untuk Kawasan Timur Indonesia dengan penduduk yang jarang dan karakteristik geografis berupa pulau pulau, maka moda transportasi laut menjadi penentu pergerakan ekonomi kawasan tersebut. Kondisi tersebut yang membuat Fadel ketika itu tertantang untuk melakukan terobosan dalam memaksimalkan distribusi barang melalui peningkatan sarana pelabuhan.
Kendala Transportasi Laut di Sulteng
Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Sulteng tahun 2020, terdapat sejumlah kendala dalam penyelenggaraan transportasi laut di wilayah Sulteng. Salah satunya yakni belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.
Dalam kunjungan saya bersama Senator Dapil Sulteng Lukky Semen ke Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) beberapa waktu lalu, terlihat bongkar muat barang di pelabuhan Luwuk Kabupaten Banggai ke pelabuhan rakyat di Banggai Kepulauan dan sebaliknya dari pelabuhan penyeberangan Salakan, dilakukan secara manual, sehingga tidak efektif dan efisien. Belum lagi Kapal penyeberangan untuk mengangkut penumpang menuju Luwuk sudah sekaligus dengan angkutan barang (Logistik), sehingga pelayanan menjadi tidak optimal.
Kendala sarana ini adalah realitas yang hampir terjadi di semua Kabupaten di Sulteng. Keberadaan bongkar muat yang tidak ditopang dengan peralatan serta keberadaan pelabuhan yang memadai, membutuhkan solusi untuk mewujudkan Tol Laut yang benar benar memberi dampak signifikan buat masyarakat dan daerah Sulteng.
Kendala lain yakni belum sepenuhnya kewenangan bidang transportasi laut diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Serta belum berkembangnya badan usaha yang dapat mengelola pelabuhan di Sulteng.
Pengalaman mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang termuat dalam bukunya, mungkin bisa menjadi inspirasi soal bagaimana kewenangan tidak menjadi penghambat dalam upaya peningkatan fasilitas pelabuhan guna mengungkit mobilitas komoditi unggulan di Gorontalo.
Upaya Pemprov Gorontalo untuk memperpanjang dermaga pelabuhan agar kapal besar bisa masuk sempat mendapat kendala dari Kementerian Perhubungan. Setelah melalui negoisasi yang alot akhirnya mendapat lampu hijau, dimana Pemprov Gorontalo boleh menambah panjang dermaga pelabuhan tetapi pelaksananya adalah PT Pelindo. Akhirnya Pemprov Gorontalo melakukan penyertaan modal demi membaiknya fasilitas pelabuhan setempat.
Dalam buku Meretas Ketertinggalan Daerah Kepulauan oleh Michael Wattimena menyebutkan, meretas Ketertinggalan daerah Kepulauan tidak lepas dari perhatian terhadap upaya pengembangan infrastruktur penunjang konektivitas antar pulau. Salah satunya membangun dermaga atau pelabuhan laut pada titik titik strategis.
Pemerintah Daerah diharuskan lebih progresif dan strategis dalam meyakinkan Pemerintah Pusat dengan kesiapan kesiapan daerah. Baik dari sisi sistem pelayaran, fasilitas pendukung usaha pelayaran serta karakteristik daerah harus disesuaikan dengan rencana permintaan armada kapal laut Â
