Wacana yang digulirkan Menpan-RB sebelumnya muncul kembali pada Kamis, 21 November 2019 lalu, saat Menpan-RB Kabinet Indonesia Maju, Tjahjo Kumolo, menyatakan memang cukup dimungkinkan bagi PNS bekerja dari luar kantor.
Bukan tidak mungkin, produktivitas abdi negara pun bisa meningkat karena tidak perlu pergi ke kantor. Intinya adalah kecepatan untuk bekerja. Dengan PNS di rumah juga bisa bekerja. Jangan di rumah pulang hanya istirahat. Orang bekerja tidak harus diartikan di kantor. Bisa di lapangan, kantor kementerian, Istana dan di jalan. Namun, Tjahjo menegaskan bahwa tidak semua PNS akan bekerja dari rumah.
Akan ada klasifikasi tertentu yang bakal menentukan golongan PNS apa saja yang bisa bekerja secara mobile. Semua harus ada target kerja. Bahkan tak menutup kemungkinan apabila PNS yang tak wajib ngantor tidak mencapai target kinerja, akan diberi sanksi tegas. Sanksi yang diberikan pun beragam, mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi berat. Namun demikian, Tjahjo belum berani berkomentar dan masih membahas rencana itu lebih dalam untuk menentukan outputnya harus bagaimana, dari sisi kinerjanya bagaimana, jangan sampai PNS tersebut sering tugas di rumah, kerja di luar, tapi tidak ada artinya.
Sementara itu Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai menguji coba fleksibilitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS tanpa perlu bekerja di kantor per 1 Januari 2020. Â Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan ada sekitar 1.000 PNS yang akan bekerja secara mobile.
Bappenas mulai mengkaji assignment-nya, desain itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita praktikkan pelan-pelan. Suharso mengemukakan masa depan perkantoran pemerintah akan diselenggarakan dengan konsep smart office, layaknya perusahaan startup. Konsep ini diusung untuk menyesuaikan dengan pola hidup modern ke depan yang bentuknya smart office, tidak hanya dengan cara-cara yang sekarang. 1.000 orang kita bisa bekerja flexy job, flexy schedule, semuanya serba flexy, remote working.
Suharso menjelaskan bahwa PNS yang boleh kerja tanpa ngantor tak dibatasi usia tertentu, namun hanya berlaku bagi PNS berpangkat fungsional. Artinya, siapa pun bisa terpilih untuk masuk dalam kebijakan ini. Nantinya pekerjaan ASN akan lebih fleksibel dilakukan tanpa harus ke kantor. Terpenting menurutnya adalah mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya. Mereka itu men-deliver pekerjaannya, men-deliver assignment-nya bahkan dia bisa berproses dalam pengertian dia me-reply, dia bilang "oh ini kurang tepat dan seterusnya".
Untuk mendukung itu, ke depan ASN bisa kirim kerjaan hanya lewat fasilitas internet seperti iCloud. ada blockchain, IoT yang kita pakai sedemikian rupa. Jadi tidak semuanya mungkin harus di dalam gedung. Mungkin ada gedung bersama, ada ruang bersama yang bisa dipakai. Uji coba ini dilakukan untuk mensukseskan konsep ibu kota baru yang smart city dan smart government.
Kini, virus corona menyebar luas, keadaan force majeure atau kahar sedang terjadi. Menteri PAN-RB telah mengeluarkan Surat Edaran No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah pada Senin (16/3/2020), ASN di Instansi Pemerintah dapat bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH), namun PPK memastikan minimal terdapat 2 level Pejabat Struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
WFH yang tadinya berupa wacana kini diberlakukan. Banyak instansi dan PNS yang tak siap. Namun, keadaan memaksa kita untuk dinamis mengikuti perubahan keadaan. Semua harus segera dirumuskan, disusun bagaimana penyelenggaraan WFH-nya, SOP-nya, target dan outputnya karena penyelenggaraan pemerintahaan tetap harus berjalan sebagaimana mestinya meskipun PNS harus bekerja dari rumah.
