Dari sini, wasathiyah bukan hanya tata perilaku interpersonal; ia adalah tuntutan kolektif untuk menegakkan keadilan ekonomi dan politik. Dalam istilah kontemporer: wasathiyah menegaskan hak kedaulatan politik terhadap kebijakan ekonomi --- termasuk hak untuk menolak model akuntansi pembangunan yang membuat rakyat sebagai alat akumulasi modal asing.
3. Muhammadiyah: wasathiyah sebagai gerakan berkemajuan --- bukan apologi status quo
Muhammadiyah secara eksplisit merumuskan wasathiyah sebagai identitas gerakan yang progresif: berorientasi pada pendidikan, rasionalitas, dan kemaslahatan umat. Situs resmi Muhammadiyah menjelaskan wasathiyah sebagai sikap adil dan proporsional, tidak berpihak pada ekstrimisme, sekaligus aktif dalam kehidupan publik untuk kemanfaatan bersama. Pernyataan pimpinan Muhammadiyah menegaskan bahwa agama mesti menjawab persoalan sosial-politik kontemporer, bukan mundur ke privatitas religius semata.Â
Dengan kata lain: Muhammadiyah menempatkan wasathiyah sebagai basis moral untuk terlibat dalam advokasi kebijakan yang membela kepentingan rakyat---mis. dalam isu pendidikan, kesehatan, dan ketahanan ekonomi. Ketika wasathiyah hanya dikonsumsi sebagai label "moderat" yang menenangkan elite, maka ia kehilangan kapasitas transformasionalnya.
4. Tautan tegas antara wasathiyah dan perlawanan terhadap praktik ekonomi neokolonialisme
Bagaimana wasathiyah diterjemahkan ke dalam kebijakan anti-neokolonial? Berikut beberapa garis besar praktis yang berangkat dari prinsip-prinsip Islam keadilan:
1. Kedaulatan fiskal dan transparansi utang. Negara harus memprioritaskan pembiayaan domestik yang progresif (mis. pajak adil, penguatan perpajakan korporasi besar) dan menghindari ketergantungan berlebih pada instrumen utang yang melemahkan kebijakan publik. Data terbaru tentang besarnya utang eksternal Indonesia menuntut evaluasi kebijakan pembiayaan---apakah utang itu membiayai investasi produktif atau sekadar menutup defisit konsumtif?Â
2. Regulasi platform digital dan kedaulatan data. Ketergantungan pada infrastruktur dan layanan asing (cloud, algoritma ad-systems) menjadikan data warga komoditas bagi korporasi luar negeri. Prinsip maslahah (kemaslahatan umum) memerintahkan kebijakan yang melindungi data publik dan memastikan manfaat ekonomi digital dinikmati domestik.
3. Penguatan ekonomi rakyat dan ekonomi syariah produktif. Implementasi kebijakan yang menyokong koperasi, UMKM berbasis keadilan, dan keuangan syariah produktif dapat mengurangi kebocoran surplus dan memperkuat ketahanan lokal---jalan yang selaras dengan semangat wasathiyah untuk keseimbangan dan keadilan.
4. Advokasi budaya dan pendidikan kritis. De-kolonisasi pikiran bukan hanya urusan ekonomi; ia menuntut pendidikan kritis yang membongkar narasi inferioritas budaya dan mengganti ketergantungan konsumtif dengan kemandirian pengetahuan.
5. Suara Muhammadiyah dan para pemikir progresif: legitimasi moral untuk perubahan
