Budaya kecepatan sebagai akibat dari kemajuan kapitalisme industri berhasil mempercepat proses produksi, memperluas pasar, mempercepat waktu tempuh distribusi, mempercepat proses konsumsi, serta memperbesar keuntungan pemodal, sehingga menghadirkan pengetahuan ideologis tentang kemajuan, peningkatan, dinamisasi, ketakberjarakan, kesegeraan, mobilitas fisik-sosial, telemediasi, dan solusi-solusi siap pakai atas permasalahan yang ikut mempengaruhi praktik kehidupan sosio-kultural di masyarakat, baik di negara maju atau berkembang (Tomlison, 2007).
Kapitalisme, dengan demikian, bukan hanya menjadi entitas ekonomi modal, tetapi ia mampu bertransformasi secara ajeg dalam praktik kehidupan dan reproduksi sosial, masyarakat kota dan budaya konsumen misalnya, sekaligus memodifikasi praktik yang ada sehingga bisa memberikan keuntungan terus-menerus bagi para pemodal (Everling, 1997).
Praktik sosio-kultural ditarik ke dalam jejaring technopoly, di mana teknologi dan informasi menjadi acuan baru bagi kebudayaan dan diasumsikan sebagai capaian tertinggi manusia yang menghargai kreativitas, kemerdekaan, dan perdamaian karena keterpisahan dari keyakinan-keyakinan tradisional yang cenderung mengekang (Postman, 1993).
Namun, kehadiran teknologi, juga memperkaya partikularitas selera kultural dan gaya hidup yang semakin beragam di kalangan kelas menengah kota, semisal, mereka ingin menemukan dan merasakan kembali etnisitas, keprimitivan, maupun religiusitas di tengah-tengah keseragaman kultural sebagai bentuk hibriditas kultural mereka.
Partikularitas tersebut sejalan dengan perayaan deskonstruktif pascamodern terhadap kekakuan subjek terpusat/modern (centered subject) dan formasi diskursifnya, termasuk formulasi tipikal dalam genre sastra dan film, beragam teks, praktik, dan proses sosio-kultural yang sebelumnya menjadi liyan serta tidak masuk dalam narasi besar budaya modern memperoleh signifikansinya.
Perayaan terhadap subjek yang tidak terpusat, marjinalitas, lokalitas, mistisisme, pluralisme, eksotisme, fragmentasi, anti-narasi, keberbedaan, atomisasi individual, dan wacana-wacana yang membedakan dengan modernisme menjadi penegas eksistensi pascamodernisme, baik dalam teks teoretis, sastra, media, maupun praktik-praktik dalam kehidupan nyata (Lyotard, 1984; Hutcheon, 1989; Harper, 1994; Ashley, 1994; Malpas, 2005).
Bagi para pemikir pasckolonial dan pascamodern, kecenderungan ini bisa memunculkan representasi-representasi kultural partikular yang mempunyai potensi perlawanan terhadap ketunggalan makna dan pengetahuan akibat seragamisasi, seiring dengan perlawanan terhadap konstruksi subjektivitas tunggal dan logosentrisme ala Barat yang dihasilkan praktik modernitas dan kolonialitas; sebuah titik temu antara pascakolonialisme dan pascamodernisme (Quayson, 2005; Ahluwalia, 2001: 3-4).
Namun, kecairan ideologi neoliberal terkait pasar dan budaya komersil, mampu memunculkan cara pandang akomodatif sehingga hasrat partikularitas konsumsi hibrid (yang etnis/yang primitif atau yang religius di tengah-tengah yang modern) ditransformasi, dikomodifikasi, dan diinkorporasi ke dalam narasi kesukaan-diri yang seolah-olah memberi kebebasan bagi penyemaian selera individual, tetapi sebenarnya menciptakan “masyarakat-yang-digerakkan-pasar” (Venn, 2006: 143-144; Jackson, 2002; Huggan, 2001: 6, 31-33; Dirlik, 2002: 110; Comaroff & Comaroff, 2006; Einstein, 2008; Bryman, 1995: 100-112; Byrne & McQuillan, 1999).
Alih-alih sebagai gerakan resistensi terhadap kuasa budaya hegemonik, hibriditas cenderung mempermudah hadirnya formasi diskursif neoliberalisme melalui bentuk dan narasi ideologis produk hibrid yang mempertemukan sang global dan sang nasional/lokal atau hadirnya sang nasional/lokal dalam sang global, dengan rayuan diskursif berupa “kreativitas kultural”, “hilangnya batasan-batasan”, maupun “budaya alternatif” yang memberikan toleransi dan identitas kolektif baru di alam global (Wang & Yeh, 2007; Kwok-bun, 2007).
Akibatnya, sang Barat tetap menjadi imajinasi dan orientasi ideal masyarakat pascakolonial di tengah-tengah keragaman kultural yang mereka rayakan. Dengan demikian, perbincangan hibriditas dan segala potensi politis yang diwacanakan hanya, meminjam ungkapan Spivak (dikutip dalam Kalra, Kaur, & Hutnyk, 2005: 102), sekedar menjadi “bisnis seperti biasanya”, karena perusahaan-perusahaan industri budaya memang selalu siap mengkooptasi praktik tersebut dan menjadikan progresivitas-resistensinya mengalami kehancuran (Kapoor, 2008: 144).
Ketika industri budaya berhasil menginkorporasi bermacam selera, bentuk, dan praktik kultural yang berkembang dalam masyarakat, maka konsepsi tentang identitas nasional pada masyarakat pascakolonial menjadi problematik.
