Terakhir, harus ada partisipasi publik bermakna, di mana proses perubahan harus melibatkan semua kalangan untuk memastikan legitimasi dan akseptabilitas kebijakan yang dirumuskan.
Memperkuat Sistem Presidensial Indonesia
Berdasarkan paparan di atas mandat konstitusional, reformasi undang-undang pemilu harus dilakukan secara komprehensif sebagai sebuah paket yang terintegrasi untuk memperkuat sistem presidensial Indonesia.
Sebuah pergeseran strategis menuju sistem proporsional daftar tertutup menjadi rekomendasi utama dalam bahasan ini. Sistem ini secara langsung akan mengatasi masalah dominasi modal dan politik uang yang teridentifikasi dalam sistem daftar terbuka.
Dengan mengembalikan kekuasaan seleksi calon kepada partai, sistem ini berupaya memperkuat institusi partai, mendorong pembangunan kader, dan mempromosikan koherensi ideologi.
Dalam sistem daftar tertutup, insentif bagi kandidat individu untuk menghabiskan banyak uang untuk kampanye pribadi berkurang secara signifikan, mengalihkan fokus elektoral ke partai itu sendiri.
Jika pergeseran ini diiringi dengan demokrasi internal partai yang kuat dan mekanisme transparansi, hal itu dapat secara langsung mengurangi masalah politik uang, memungkinkan partai untuk memilih kandidat berdasarkan meritokrasi dan keselarasan ideologis, bukan kapasitas finansial.
Rekomendasi untuk memperkuat sistem presidensial Indonesia juga mencakup penetapan ambang batas yang berbasis formula ilmiah, bukan angka arbitrer, yang dapat membantu mencapai angka yang secara matematis lebih proporsional dan mengurangi suara terbuang.
Selain itu, dipertimbangkan juga penerapan sistem ambang batas bertingkat, dengan ambang batas yang lebih rendah untuk partai baru atau regional, namun lebih tinggi untuk partai nasional. Untuk memastikan keberhasilan pergeseran ini, penguatan, pengawasan, dan transparansi partai politik menjadi prasyarat mutlak.
Hal ini mencakup regulasi pendanaan partai yang lebih transparan dan ketat, serta mekanisme seleksi calon yang lebih meritokratis dan demokratis. Partai harus diwajibkan untuk menerapkan proses yang transparan, berbasis merit, dan demokratis untuk memilih calon, memastikan bahwa kompetensi dan komitmen ideologis, bukan hanya popularitas atau kekayaan, adalah kriteria utama.
Lebih jauh, implementasi mekanisme konvensi untuk seleksi kepemimpinan partai atau calon presiden dapat menjadi komponen penting yang saling melengkapi. Konvensi dapat meningkatkan demokrasi internal partai, mendorong keterlibatan publik, dan mengidentifikasi calon yang lebih kuat dan cakap melalui proses yang kompetitif.
