Walaupun aturan (Permendikbud nomor 75 tahun 2016) menyatakan bahwa komite, baik secara perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari orang tua peserta didik. Dalam mana sekolah hanya boleh meminta sumbangan sukarela dan tidak memaksa.
Ibnu Syamsu Hidayat menyebut, pelaku pungutan liar kala PPDB mengamuflase atau menyamarkan praktik ini menjadi sesuatu yang sah secara hukum (melalui "kesepakatan" dalam musyawarah), sehingga ketika terbongkar tidak memenuhi unsur kejahatan. Perbuatan ini bisa lolos dari tindak pidana korupsi.
Selanjutnya, Advokat Themis Indonesia Law Firm itu menyimpulkan, bahwa pungutan tersebut walau dari segi syarat subyektif sah, tidak memenuhi syarat obyektif, maka berdampak pada perjanjian yang batal demi hukum. (Kamuflase Pungutan Liar Dunia Pendidikan, Ibnu Syamsu Hidayat, Kompas.id 29 Juni 2022)
Saya sebagai orang tua demikian terbawa perasaan, anak diterima di sekolah favorit. Masuk sekolah nomor wahid paling diinginkan di Kota Bogor. Terbersit kekhawatiran, apabila menyampaikan kritik, atau melawan keputusan musyawarah di atas, bisa berakibat terhadap kelancaran pendidikan anak.
Mungkin juga sikap saya terlalu naif menerima begitu saja praktik pungutan liar dalam penerimaan siswa-siswi baru.
Jadi, saya tunduk lalu patuh memenuhi ketentuan jumlah dibayar. Ketetapan di atas merupakan kesepakatan yang mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa diiyakan. Daripada benjol!
Belakangan diketahui, ibu berdandan bak sosialita yang menginisiasi persetujuan atas jumlah pungutan bukan orang baru di sekolah itu.Â
Ketika pulang, menaiki Mercedes Benz silver bersama anaknya yang baru diterima, dan putranya yang lebih dulu duduk di sekolah favorit tersebut.
Ah, ternyata ada drama satu babak pada pertemuan setelah PPDB atau penerimaan siswa-siswi baru. Itu kejadian tempo dulu. Tiga belas tahun lalu.
Akhirul Kata
Harapan terbesar adalah, pada masa kini praktik pungutan liar selama PPDB tidak terjadi lagi.
