Kualitas udara harus menjadi prioritas dengan pengendalian emisi kendaraan yang lebih ketat, penanaman pohon masif, dan pengurangan aktivitas industri yang berpolusi.
Trotoar harus benar-benar dikembalikan kepada fungsinya untuk pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas, dengan menata pedagang kaki lima ke lokasi alternatif yang layak.
Investasi dalam infrastruktur dan layanan dasar ini mungkin tidak seksi dan tidak menghasilkan publisitas seperti festival seni atau kehidupan malam yang semarak, tetapi inilah yang akan menciptakan kebahagiaan jangka panjang yang merata.
Ketiga, bangunlah mekanisme partisipasi warga dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.
Kebahagiaan tidak dapat ditentukan oleh pemerintah atau survei internasional semata. Warga sendiri yang harus menjadi subjek aktif dalam mendefinisikan apa yang membuat mereka bahagia dan bagaimana mencapainya.
Pemprov DKI harus membangun mekanisme partisipasi yang memungkinkan warga dari semua latar belakang untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan usulan secara berkala.
Forum musyawarah warga harus dilembagakan di setiap kelurahan dengan kewenangan nyata untuk mempengaruhi anggaran dan kebijakan di wilayah mereka.
Platform digital pengaduan dan saran harus responsif dengan jaminan tindak lanjut yang transparan. Pemerintah harus secara rutin melaporkan progres penyelesaian masalah-masalah yang dikeluhkan warga, bukan hanya melaporkan capaian yang terlihat bagus.
Libatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok rentan dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.
Dengan partisipasi yang bermakna, kebijakan tidak akan lagi bersifat top-down, melainkan akan mencerminkan aspirasi nyata warga, dan ini akan menciptakan rasa kepemilikan dan kebahagiaan yang lebih autentik.
Penutup
Sebagai penutup, predikat Jakarta sebagai kota paling bahagia urutan ke-18 di dunia versi Time Out adalah capaian yang patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri.