Terminal Pangan, Kontribusi Gereja bagi Ketahanan Pangan dan Pembangunan Berkelanjutan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sosial yang perlu mendapat perhatian serius.

Di tengah meningkatnya harga pangan dan ketimpangan ekonomi, kelompok masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi.

Untuk mengatasi hal ini, gereja sebagai lembaga sosial dapat mengambil peran dengan menginisiasi program terminal pangan, yaitu program distribusi bahan makanan bagi jemaat atau masyarakat yang membutuhkan.

Program ini bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, tapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam mendukung agenda global, khususnya dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

SDGs adalah komitmen global yang disepakati oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang tanpa meninggalkan siapa pun.

Melalui tulisan ini, kita akan membahas bagaimana program terminal pangan di gereja dapat menjadi solusi efektif dalam menjangkau masyarakat miskin, serta bagaimana inisiatif ini berkontribusi terhadap pencapaian SDGs.

Peran Gereja dalam Mengatasi Kerawanan Pangan

Gereja memiliki posisi yang strategis dalam pelayanan sosial karena jangkauan komunitasnya yang luas serta nilai-nilai ajaran yang menekankan kasih, kepedulian, dan solidaritas.

Dengan adanya program terminal pangan ini, gereja dapat:

Pertama, menyediakan akses terhadap makanan bagi jemaat atau masyarakat miskin. Banyak keluarga miskin kesulitan mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi.

Dengan adanya program ini, mereka dapat memeroleh bahan pangan secara gratis atau dengan harga yang lebih terjangkau.

Kedua, mengurangi dampak ketimpangan ekonomi. Masyarakat berpenghasilan rendah sering kali mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Program ini membantu mengurangi beban ekonomi mereka, sehingga mereka dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan komunitas. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, masyarakat akan lebih sehat dan produktif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Selain manfaat langsung bagi masyarakat, program ini juga memberikan dampak positif bagi gereja, seperti: meningkatkan relevansi dan peran gereja di tengah masyarakat, memperkuat ikatan sosial antara jemaat dan komunitas sekitar, dan menunjukkan bahwa gereja tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi juga bertindak nyata dalam membantu sesama.

Kontribusi Program Terminal Pangan terhadap SDGs

Program terminal pangan yang dijalankan oleh gereja berkontribusi terhadap berbagai tujuan dalam SDGs, terutama dalam aspek ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Berikut adalah beberapa SDGs yang berkaitan erat dengan program ini:

Pertama, SDG 1: Tanpa Kemiskinan (No Poverty). Kemiskinan, sering kali, berkaitan erat dengan kelaparan. Orang yang hidup dalam kemiskinan lebih rentan mengalami kekurangan pangan karena keterbatasan ekonomi.

Dengan menyediakan bahan makanan yang murah atau gratis, program ini membantu mengurangi tekanan ekonomi bagi keluarga miskin, sehingga mereka dapat mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan lain yang juga penting, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.

Kedua, SDG 2: Tanpa Kelaparan (Zero Hunger). SDG 2 menargetkan penghapusan kelaparan serta memastikan akses bagi semua orang, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan, untuk mendapatkan makanan bergizi sepanjang tahun.

Program terminal pangan mendukung tujuan ini dengan: menyediakan akses makanan bagi masyarakat miskin, mengurangi angka kekurangan gizi, terutama di kalangan anak-anak dan lansia, meningkatkan ketahanan pangan di tingkat komunitas.

Ketiga, SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being). Gizi yang baik merupakan faktor utama dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Malnutrisi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pertumbuhan pada anak-anak, penurunan daya tahan tubuh, dan penyakit kronis pada orang dewasa.

Program terminal pangan berkontribusi terhadap SDG 3 dengan: memastikan masyarakat mendapatkan makanan bergizi, encegah kekurangan gizi dan dampak kesehatan yang menyertainya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Keempat, SDG 10: Mengurangi Ketimpangan (Reduced Inequalities). Ketimpangan ekonomi menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap pangan dan layanan dasar lainnya.

Program ini dapat membantu mengurangi ketimpangan dengan memastikan bahwa semua orang, terlepas dari status ekonomi mereka, memiliki akses terhadap makanan yang layak.

Kelima, SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals). SDG 17 menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk memastikan keberlanjutan program terminal pangan, gereja dapat bekerja sama dengan: Pemerintah dalam bentuk bantuan logistik, subsidi pangan, dan kebijakan pendukung, lembaga sosial dan organisasi nirlaba untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan efektivitas program, perusahaan dan BUMN di sektor pangan untuk mendapatkan pasokan bahan makanan yang stabil dan berkelanjutan.

Dukungan Pemerintah, Apakah Diperlukan?

Program terminal pangan jelas memerlukan bantuan pemerintah, sebab hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

Undang-Undang ini menetapkan bahwa, penyelenggaraan sistem pangan harus melintasi masyarakat secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup aman bermutu dan bergizi.

Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. Beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah meliputi:

Pertama, bantuan logistik dan subsidi pangan. Pemerintah dapat menyediakan bahan makanan dengan harga subsidi atau memberikan akses ke gudang pangan nasional untuk memastikan pasokan yang cukup bagi gereja yang menjalankan program ini.

Kedua, kemudahan perizinan dan insentif pajak. Regulasi yang lebih sederhana serta insentif pajak bagi gereja yang aktif dalam program pangan dapat mendorong lebih banyak gereja untuk terlibat dalam inisiatif ini.

Ketiga, kerja sama dengan BUMN/BUMD di sektor pangan. Gereja dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan pangan milik negara untuk memastikan kelancaran distribusi bahan makanan.

Keempat, pelatihan dan edukasi bagi pengelola program. Pemerintah dapat memberikan pelatihan terkait manajemen pangan, gizi, dan pemberdayaan ekonomi berbasis pangan agar program ini dapat dikelola secara profesional dan berdampak jangka panjang.

Kesimpulan

Program terminal pangan bukan hanya sekadar bentuk kepedulian sosial, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menciptakan ketahanan pangan di tingkat komunitas.

Dengan adanya program ini, masyarakat miskin mendapatkan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi, sementara gereja dapat memperkuat perannya sebagai agen perubahan sosial.

Lebih dari itu, program ini juga berkontribusi terhadap berbagai tujuan dalam SDGs, terutama dalam menghapus kelaparan (SDG 2), mengurangi kemiskinan (SDG 1), meningkatkan kesehatan masyarakat (SDG 3), serta mengurangi ketimpangan ekonomi (SDG 10).

Namun, keberlanjutan program ini memerlukan kerja sama antara gereja, masyarakat, dan pemerintah.

Jika pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, bantuan logistik, dan kemitraan dengan sektor pangan, maka dampak dari program ini dapat diperluas dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Saat gereja mengambil peran aktif dalam menjawab kebutuhan sosial, mereka bukan hanya menjalankan misi pelayanan, tapi juga menjadi mitra dalam pembangunan berkelanjutan yang membawa kesejahteraan bagi semua.

Bersama, kita bisa mewujudkan Indonesia tanpa kelaparan dan ketimpangan!