Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. Beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah meliputi:
Pertama, bantuan logistik dan subsidi pangan. Pemerintah dapat menyediakan bahan makanan dengan harga subsidi atau memberikan akses ke gudang pangan nasional untuk memastikan pasokan yang cukup bagi gereja yang menjalankan program ini.
Kedua, kemudahan perizinan dan insentif pajak. Regulasi yang lebih sederhana serta insentif pajak bagi gereja yang aktif dalam program pangan dapat mendorong lebih banyak gereja untuk terlibat dalam inisiatif ini.
Ketiga, kerja sama dengan BUMN/BUMD di sektor pangan. Gereja dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan pangan milik negara untuk memastikan kelancaran distribusi bahan makanan.
Keempat, pelatihan dan edukasi bagi pengelola program. Pemerintah dapat memberikan pelatihan terkait manajemen pangan, gizi, dan pemberdayaan ekonomi berbasis pangan agar program ini dapat dikelola secara profesional dan berdampak jangka panjang.
Kesimpulan
Program terminal pangan bukan hanya sekadar bentuk kepedulian sosial, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menciptakan ketahanan pangan di tingkat komunitas.
Dengan adanya program ini, masyarakat miskin mendapatkan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi, sementara gereja dapat memperkuat perannya sebagai agen perubahan sosial.
Lebih dari itu, program ini juga berkontribusi terhadap berbagai tujuan dalam SDGs, terutama dalam menghapus kelaparan (SDG 2), mengurangi kemiskinan (SDG 1), meningkatkan kesehatan masyarakat (SDG 3), serta mengurangi ketimpangan ekonomi (SDG 10).
Namun, keberlanjutan program ini memerlukan kerja sama antara gereja, masyarakat, dan pemerintah.
Jika pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, bantuan logistik, dan kemitraan dengan sektor pangan, maka dampak dari program ini dapat diperluas dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
